Berita Papua, Jayapura — Sebanyak enam ratusan pemuda adat yang tergabung dalam DPW Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura menggelar aksi demonstrasi damai di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (3/8/2026).
Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIT itu diikuti oleh pemuda adat dari sepuluh kampung adat di lima distrik Kota Jayapura, mengusung tema “Usut Tuntas Insiden Yahukimo, Tegakkan Keadilan dan Lindungi Warga Sipil”.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan pengungkapan fakta atas insiden penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan, serta seruan penghentian kekerasan demi mewujudkan Papua yang damai dan bermartabat.
Dalam tuntutannya, Koordinator aksi sekaligus Ketua DPW PPAT Kota Jayapura, Frank Reynould Tjoe, membacakan pernyataan sikap diantaranya;
1. Menghentikan kekerasan dan pembunuhan di seluruh Tanah Papua;
2. Mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan dan kedamaian di seluruh Tanah Papua;
3. Meminta lembaga swadaya masyarakat dan lembaga independen bekerja secara profesional dalam mengungkap berbagai insiden kekerasan dan pembunuhan di Papua;
4. Mendesak Komnas HAM segera menyelesaikan persoalan kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua;
5. Meminta lembaga keagamaan turut memperhatikan keselamatan umat di Tanah Papua; dan
6. Menyatakan dukungan kepada aparat keamanan dan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap misionaris dan warga sipil Papua.
Dalam orasinya, Frank Reynould Tjoe menyampaikan bahwa aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan atas rangkaian peristiwa kekerasan yang belakangan beredar di media sosial, termasuk kabar mengenai seorang pendeta beserta keluarganya di wilayah pegunungan serta korban jiwa lain yang menurutnya semakin mengecilkan jumlah populasi masyarakat asli Papua.
“Kami dari Tabi Timur tidak boleh lagi ada pertumpahan darah di atas tanah ini,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Frank juga menyinggung soal proyek strategis nasional (PSN) yang menurutnya perlu dikomunikasikan lebih dahulu dengan tokoh-tokoh adat pemilik hak ulayat di wilayah yang belum tersentuh program tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak menolak program pembangunan, namun meminta prosesnya melibatkan musyawarah dengan masyarakat adat setempat.
Salah satu orator, Mama Doli Yakadewa, menyerukan pentingnya menjaga keselamatan masyarakat asli Papua yang menurutnya kian berkurang jumlahnya akibat rangkaian kekerasan.
“Kita sepakat untuk menyelamatkan manusia Papua yang sedikit dan tersisa ini. Yang mati itu manusia, bukan binatang,” ujarnya, sembari meminta lembaga hak asasi manusia, Kapolda Papua, dan Pangdam memberi perhatian terhadap persoalan tersebut.
Orator lain, Alegiandro Tukayo, mendesak aparat keamanan bersama lembaga swadaya masyarakat serta pemerintah daerah dan pusat untuk tidak menutup mata atas kekerasan yang dialami masyarakat asli Papua.
“Kami meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.
Hendro Merauje, dalam orasinya menyampaikan duka atas insiden di Yahukimo serta meminta kehadiran Kapolda Papua dan Pangdam untuk mendengar langsung aspirasi massa aksi. Ia menegaskan aksi tersebut digelar dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan bersama.
Usai rangkaian orasi, Ketua DPW PPAT Kota Jayapura menyerahkan naskah pernyataan sikap kepada Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Tanah Papua, Frits Ramandey, sebagai bentuk desakan agar lembaga tersebut menindaklanjuti tuntutan massa aksi.
(Renaldo Tulak)
