BeritaPapua.co, Jayapura — Mengenang tragedi kemanusiaan penembakan, pembunuhan disertai dengan mutilasi 4 Warga Sipil Nduga di Timika pada 22 Agustus 2022 lalu, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Nduga (HPMN) se-Sulawesi melakukan aksi pemasangan lilin.
Memperingati 1 tahun tragedi kemanusiaan itu, aksi tersebut dilakukan oleh perwakilan mahasiswa dari 4 kota studi yaitu, Manado, Gorontalo, Makassar dan Palu juga melakukan orasi dan pernyataan sikap terpusat di Kota Manado, Sulawesi Utara
Dalam pernyataan tertulis, badan pengurus HPMN sekaligus penanggung jawab lapangan Tenggenus Nirigi meminta kepada Presiden dan Panglima TNI menyikap tuntutan pihak keluarga secara baik.
“Penembakan disertai dengan Mutilasi ini merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak akan terlupakan dalam sejarah orang Papua. Kami minta kepada Presiden dan Panglima TNI memberikan perhatian khusus menyingkapi niat baik keluarga korban yang menuntut keadilan hukum,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp kepada Redaksi Berita Papua, Selasa Malam (22/8/23).
Demikian pernyataan sikap tertulis oleh perwakilan mahasiswa se-Sulawesi sebagai berikut:
1. Pelaku militer aktif maupun sipil telah di vonis pada Pengadilan Tinggi Militer, maupun Pengadilan Negeri, tidak sekali-kali naik banding atau Kasasi.
2. Mayor Inf. Helmanto Fransiskus Dakhi NRP.11050047561084 adalah aktor utama pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap keluarga kami, sehingga kami menuntut putusan banding tanggal, 12 April 2023 No. 4-/PMU/BDG/AD/II/2023 ditinjau kembali dan di vonis ulang sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No. 4-K/KMU/BDG/AD/II/2023 Pada tanggal 12 April 2023 di Surabaya.
3. Jika ada upaya Kasasi para pelaku kejahatan kemanusiaan ini, harus di hukum mati.
4. Kepada setiap kuasa hukum para pelaku, kami keluarga korban bersama Mahasiswa Nduga peringatkan untuk melihat kasus ini dari sisi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para pelaku.
5. Presiden dan panglima TNI di harapkan memperhatikan Kejahatan Kemanusiaan 22 Agustus 2022. Harus menjadi atensi negara.
(Redaksi)
