Berita Papua, Jayapura — “Pemerintah tidak perlu menutup mata harus membentuk 1 badan yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah untuk mengawasi penggunaan dana Otsus,”
Hal itu disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Dewan Adat Wilayah Tabi, Daniel Toto di Jayapura, Kamis malam 14 Desember 2023.
Daniel menyebut, terjadinya penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah.
“Terjadi banyak penyelewengan penyelewengan tanpa diawasi oleh siapapun juga,” ujarnya.
Karena menurutnya, penggunaan dana Otsus jilid pertama tak terkontrol secara baik.
“Masyarakat hanya menjadi objeknya saja sementara dana itu tidak sampai tepat pada sasaran karena pemerintah lebih berperan untuk mengatur,” ungkapnya.
Sehingga berdasarkan catatan pengalaman masa lalu, kata Daniel, sebagai dasar untuk bagaimana pemerintah harus menyusun strategi dalam melakukan pengawasan terhadap dana Otsus jilid 2.
“Mengapa Otsus 2 itu penting, Salah satu tuntutan itu adalah di mana telah terjadi pemekaran di provinsi Papua induk yang sudah terbagi menjadi 3 provinsi baru,” bebernya.
Ia juga menyampaikan, menjadi pertanyaan kalau dana Otsus jilid 2 berjalan siapa yang bakal mengawasi penggunaan dana tersebut.
“Kita tidak bisa mengulangi lagi perilaku pada Otsus pertama, itu tidak bisa karena dana itu sasarannya kepada masyarakat Papua.”
“Kalau dana itu sampai di masyarakat Papua siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi dana itu sampai di masyarakat,” ungkapnya.
Sehingga Daniel tegas meminta agar pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk membentuk sebuah badan untuk mengawasi penggunaan dana tersebut.
“Sudah jelas bahwa diperuntukkan untuk pendidikan kesehatan yang menjadi prioritas, tetapi musti ada pengawasan, tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
