Berita Papua, Jayapura — Komisi IV DPR Papua bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Dinas PUPR Kota Jayapura, dan PT Air Minum Jayapura melakukan audiensi dengan Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, guna membahas penyelesaian permasalahan pemalangan proyek air bersih untuk masyarakat di Kota Jayapura.
Pertemuan ini digelar diruang rapat Wakil Walikota Jayapura, pada Jumat (14/03/2025) sebagai upaya mencari solusi atas terhambatnya pembangunan distribusi air bersih di Sungai Suborhonyi, yang telah dianggarkan sebesar Rp26 miliar oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Usai beraudiensi, Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa proyek pemasangan pipa distribusi dan transmisi air bersih di Sungai Suborhonyi terhambat akibat adanya pemalangan oleh masyarakat adat di lokasi proyek.
“Kami bertemu hari ini untuk mencari solusi terbaik agar proyek ini dapat segera dilanjutkan. Proyek ini sangat penting untuk kepentingan umum dan pelayanan publik, khususnya dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat Jayapura,” ujarnya.
Rustan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura akan memfasilitasi dialog dengan suku-suku atau masyarakat adat terkait lokasi pemasangan pipa.
Ia juga meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua, Dinas PUPR, dan PT Air Minum Jayapura untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami memohon kepada masyarakat adat yang melakukan pemalangan untuk membuka hati dan bekerja sama demi kemajuan kota ini. Alam diciptakan untuk kita semua, dan jika kita menjaganya dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y Betaubun, mengapresiasi respon positif dari Wakil Walikota Jayapura dalam menerima kunjungan dan membahas permasalahan ini.
Ia menjelaskan bahwa sebagian anggaran proyek air bersih di Kota Jayapura terpaksa dikembalikan akibat terhambatnya pelaksanaan proyek.
“Kami meminta dukungan dari Pemerintah Kota Jayapura agar persoalan pemalangan ini dapat segera diselesaikan, sehingga proyek air bersih dapat berjalan lancar dan pelayanan air minum di Jayapura dapat terealisasi dengan baik,” ujar Betaubun.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje, menambahkan bahwa proyek air bersih di Sungai Suborhonyi telah dianggarkan sejak tahun 2024 dengan dana sekitar Rp26 miliar. Namun, akibat pemalangan oleh masyarakat adat, proyek tersebut terpaksa dihentikan dan sebagian dana dikembalikan.
“Kami berharap proyek ini dapat segera dilanjutkan pada tahun 2025, sehingga air bersih dapat mengalir ke rumah-rumah warga,” ujarnya.
Merauje juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan dana sebesar Rp1,8 miliar untuk menyelesaikan tahap pertama proyek ini. Tahap kedua akan mencakup pembangunan bak-bak penampungan air yang akan melayani wilayah Tanah Hitam, Abepura, Kotaraja, dan Polimak.
“Kami berharap proyek ini dapat segera terealisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Jayapura,” tegasnya.
Selain proyek di Sungai Suborhonyi, pertemuan ini juga membahas permasalahan pemalangan proyek air bersih di Muara Tami. Wakil Walikota Jayapura menyatakan akan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut agar proyek dapat dilanjutkan dan melayani masyarakat di sekitar Muara Tami, Koya Barat, hingga Holtekamp.
Komisi IV DPR Papua meminta dukungan dari Pemerintah Kota Jayapura, khususnya dalam menyelesaikan masalah hak ulayat masyarakat adat.
“Kami akan mendorong Dinas PUPR Provinsi untuk segera melanjutkan proyek ini, karena air bersih adalah kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan,” pungkas Merauje.
(Renaldo Tulak)
