Berita Papua, Jayapura — Dalam rangka mendapatkan penjelasan dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tahun anggaran 2024 serta penyampaian program dan kegiatan APBD tahun 2025, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kembali menggelar hearing dialog hari ke-3 bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRP pada Kamis (13/3/2025).
Sementara itu, David Telenggen, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, memaparkan rencana kegiatan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
“Kami melaporkan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan tahun 2025. Ada beberapa paket pekerjaan yang akan kami lakukan di beberapa daerah pemilihan, seperti Mamberamo Raya, Waropen, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura,” jelas Telenggen kepada wartawan.
Ia menjelaskan, ada 4 prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus Dinas Perhubungan pada tahun 2025.
“Pertama, dari sektor darat, kami akan membangun rambu-rambu jalan dan meningkatkan keselamatan jalan. Kedua, pembangunan terkait kepelabuhan. Ketiga, pembangunan di sektor bandar udara. Keempat, peningkatan dan pemeliharaan operasional terminal tipe B yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua,” bebernya.
Telenggen juga mengungkapkan bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
“Kami bersyukur karena dana DTI masih stabil. Sejauh ini, pertemuan dengan Komisi IV DPRP berjalan lancar, dan kami berharap program-program ini dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Khusus untuk sektor laut, Telenggen menyebutkan adanya rencana pembangunan truster di Waropen yang terkait dengan pelabuhan.
“Masyarakat Waropen menginginkan adanya kapal putih, namun luas pelabuhan saat ini tidak mencukupi. Kami akan membangun truster untuk memobilisasi kendaraan masuk ke pelabuhan, sementara Kementerian akan memperluas pelabuhan tersebut,” jelasnya.
Di sektor udara, Dinas Perhubungan juga berencana membangun overlay landasan pacu dan terminal di Waropen.
“Pembangunan ini bertujuan untuk memaksimalkan akses penerbangan di Waropen, sehingga masyarakat dapat lebih mudah bepergian ke Biak, Manokwari, dan daerah lainnya,” pungkas Telenggen.
Sementara itu, Franklin Wahey, anggota Komisi IV DPR Papua, menegaskan pentingnya koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.
“Kita semua tahu situasi di daerah, pengaruh kebijakan-kebijakan pusat, bahkan ini masa transisi. Intinya, kegiatan kita di sini adalah melakukan tiga fungsi: pengawasan, legislasi, dan anggaran. Fungsi itu yang kita lakukan hari ini dengan melakukan dialog bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi mitra kami di Komisi IV,” ujarnya.
Wahey menambahkan bahwa dalam dialog tersebut, telah dibahas beberapa program yang telah dan belum terlaksana.
“Kita sudah banyak berdiskusi, ada beberapa program yang sudah mereka lakukan, ada juga yang belum. Namun, kita sama-sama berkomitmen untuk bekerja sama mendukung program tersebut,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Perhubungan Provinsi dalam mengontrol dinas perhubungan di tingkat kabupaten/kota.
“Dinas Perhubungan provinsi harus menjadi kontrol bagi dinas perhubungan di kabupaten/kota. Pekerjaan di kabupaten/kota tidak boleh asal-asalan, hanya untuk menyenangkan pimpinan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Program yang diajukan dari kabupaten harus sinkron dengan provinsi, dan harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Wahey.
(Renaldo Tulak)
