Berita Papua, Jayapura — Solidaritas Pemuda Papua angkat bicara menanggapi aksi demonstasi belakangan ini dilakukan oleh Solidaritas ASN Papua terhadap kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Papua pada 24 dan 27 Maret 2024 lalu.
Menyikapi hal itu, Ketua Solidaritas Pemuda Papua, Jansen Kharet mengaku resah terkait aksi demo yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya pikir ini kepentingan ASN yang kita lihat cuma segelintir orang. Masa pada saat itu sekitar 100 orang,” ujar Jansen di Jayapura, Jumat (5/4/24).
Kata dia, para ASN yang melakukan demo tidak usah berbicara melibatkan masyarakat Papua
“Yang seharusnya melakukan evaluasi dan melakukan control kepada pemerintah adalah kita masyarakat dan aktivis ini. Itu tepat. Atau mengkritisi kebijakan-kebijkan gubernur,” tegasnya.
Sebab, Jansen menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah melakukan pelayan publik kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah saling baku serang kemudian kita ini masyarakat bagaimana. Pemerintah hadir untuk kita sebagai raja diatas tanah Papua,” ucapnya.
Jansen menjelaskan, soal pelantikan yang dilakukan oleh Pj Gubernur merupakan evaluasi terhadap bawahannya sekaligus melakukan rotasi jabatan.
“Saya pikir teman-teman yang melakukan demonstrasi ini lebih baik mereka coba langkah-langkah lebih mengedepankan etika dan mekanisme birokrasi ASN,” ujarnya.
Jika merasa dirugikan, Kata Jansen, silakan mengadu lewat Komisi ASN atau Kementerian Dalam Negeri
“Jangan demo-demo,” tegasnya.
“Kelompok yang hari ini mengatasnamakan, melibatkan aktivis mengatasnamakan masyarakat papua dalam orasi itu. Saya pikir mereka stop dengan berdalil hal-hal begitu,” pungkasnya.
Paul Ohhe selaku Aktivis Pemuda Papua mengatakan siapapun yang mengatasnamakan ASN harus fokus kepada pelayanan publik.
“Karena rakyat Papua butuh pelayanan pemerintah yang maksimal, efektif dan efisien,” ujarnya.
Paul juga mengingatkan para pihak yang mengatasnamakan Solidaritas ASN Papua untuk tidak mempolitisir situasi publik.
“Baik itu yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam tahun 2024 ini,” ungkapnya.
Dia meminta agar masyarakat Papua tidak terpancing dengan isu yang dibangun saat ini.
“Oknum-oknum nakal yang membuat gerakan yang tentu merugikan pemerintah provinsi dan juga rakyat Papua,”tegasnya.
Paul juga meminta kepada Pj Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menpan ARB agar para oknum ASN yang melakukan demo diberikan sanksi tegas.
“Apapun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua itu sudah sesuai dengan mekanisme,” ujarnya.
Leo Hilman selaku anggota Solidaritas Aktivis Papua menegaskan para ASN yang kemarin tidak dapat jabatan lalu demonstrasi, seharusnya melapor ke Komisi ASN bukan melalui jalur illegal.
“Jangan melakukan penggiringan opini yang mengarahkan masyarakat yang ujung-ujungnya bisa berkonflik. Ini tidak boleh,” ujarnya.
Soal pelantikan, menurutnya, penggiringan opini yang dilakukan seolah-olah Pj Gubernur salah.
“Padahal orang yang dilantik sudah melalui tahapan birokrasi yang panjang. Mulai dari seleksi berkas, mengecek jenjang karir, kalau menyangkut soal pribadi ASN jangan libatkan masyarakat,” ungkapnya.
Husni Dufinubun selaku aktivis pemuda Papua menginginkan agar tidak terjadi gejolak di tanah Papua, terkait dengan pergantian beberapa ASN untuk memenuhi jabatan di esalon 3 dan 4.
“Kami minta, kita menjaga stabilitas di Papua terutama seluruh masyarakat Papua. Terutama ASN, kita menjaga tanah Papua menjelang Pilkada,” ujarnya.
Sebab kata dia, Pemerintah provinsi sedang menyiapkan agenda Pemilihan kepala daerah.
“Pj Gubernur Papua saat ini sedang menyiapkan agenda Pilkada tahun 2024 untuk Papua,”ungkapnya.
“Jadi kami sebagai aktivis berharap, tidak ada gerakan-gerakan yang mengganggu pemerintahan. Karena demo-demo 2 kali kemarin itu sangat mengganggu pemerintahan dan kegiatan-kegiatan masyarakat untuk pelayanan publik,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
