Jayapura, Beritapapua.co – Menjelang peresmian Jembatan Hamadi-Holtekamp oleh Presiden Jokowi yang rencananya pada Senin (28/10/2019) besok, masih menjadi perdebatan tentang masalah nama yang akan diberikan untuk jembatan merah tersebut diantara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Papua, Lukas Enembe yang sempat mewacanakan pemberian nama jembatan itu dengan Jembatan Papua Bangkit atau Jembatan Lukas Enembe.
Lukas mengklaim nama tersebut cocok diberikan kepada jembatan itu, karena dibangun saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Papua.
DPR Papua
Dimana Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius Mimin mengatakan masalah nama jembatan itu, pihak Ondoafi setempat sudah memberikan namanya adalah Jembatan Rumadij,“Apapun keputusan Ondoafi setempat ini adalah keputusan yang final, karena mereka yang memiliki tanah dan wilayah adat yang dimana melintas jembatan tersebut,” ujarnya di Hotel Swissbel Jayapura, Kamis (24/10/2019).
Boy Markus Dawir juga mengatakan alasan sehingga nama jembatan tersebut dinamai Rumadij adalah karena nama itu adalah Ondoafi besar yang pertama,“Nama ini kita pakai agar Masyarakat kota Jayapura dan seluruhnya bisa tahu tentang keondoafian Tobati,Engros yang pertama
Pihaknya mengklaim bahwa sudah sepakati bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua dalam hal ini Bapemperda dan juga Pemerintah Kota Jayapura yang diwakili oleh Asisten III serta pihak Adat Tobati Engros dalam rapat Bapemperda, Rabu (23/10/2019) kemarin.
“Jadi kami minta nama Jembatan ini tidak usah dipermasalahkan lagi, dan nama Jembatan Rumadij ini kami akan bawakan ke Rapat Paripurna untuk disahkan,” pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
Pemerintah Kota Jayapura
Namun Pemerintah Kota Jayapura mengklaim bahwa tetap akan memberikan nama Jembatan Youtefa pada jembatan dengan dominasi warna merah yang membentang diatas Kampung Enggros dan Tobati.
Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakankan nama Jembatan Youtefa telah disepakati berdasarkan aturan keondoafian dan disetujui oleh para ondoafi, Ketua dan LMA Port Numbay.
“Siapkan surat dan saya tanda tangani hari ini dan semua telah menyetujuinya untuk Presiden resmikan pada 28 Oktober 2019 nanti. Jangan ada yang membuat gerakan tambahan,” kata Benhur dalam rapat kesepakatan peresmian Jembatan Youtefa di Kantor Walikota Jayapura, Jumat 25 Oktober 2019.
Dalam rapat peresmian Jembatan Youtefa hari ini, dihadiri Forkompinda Kota Jayapura, 14 ondoafi di Kota Jayapura, kepala Kampung dan tokoh masyarakat serta dihadiri perwakilan Gubernur Provinsi Papua yang dihadiri Asisten I Setda Provinsi Papua dan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVII Papua.
Kata Benhur, pemberian nama Youtefa berdasarkan kearifan lokal Port Numbay dan juga kepada masyarakat adat yang ada di 10 kampung yang memiliki tatanan adat keondoafian.
“Seluruh warga Kota Jayapura dapat hadir dalam acara peresmian yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada masyarakat Kampung Enggros, Nafri dan Tobati yang telah menyepakati peresmian Jembatan Youtefa,” ujarnya.
(red)
