BeritaPapua.co, Jayapura — Merasa kurang diperhatikan secara baik, Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Jayapura, Yulyanti Suli menyoroti pemerintah Kota Jayapura.
Yulyanti mengatakan mengapa paket-paket pekerjaan proyek dibagi kepada kontraktor terlalu kecil padahal peraturan presiden (Perpres) nomor 17 peruntukan untuk orang asli Papua jelas.
“Kenapa paket-paket pekerjaan sedemikian rupa dibagi kepada kami pengusaha asli Papua. Padahal ada hak kami dalam Perpres nomor 17, dimana proyek pekerjaan senilai 1 Milyar ke bawah itu merupakan hak kami, dan itu semua SKPD sudah tahu itu,” ungkapnya, di Jayapura, Rabu (21/6).
Pasalnya kata dia, nominal yang dibagikan pun seperti tak menghargai para kontraktor asli Papua.
“Kenapa proyek yang bernilai cuman 90 juta, dibagi 3 orang pengusaha. Mereka mau kerja apa,” kesalnya.
Bahkan Yulyanti mengungkap beberapa dinas-dinas di lingkungan provinsi Papua pun yang melakukan hal yang sama.
“Begitu juga dinas-dinas yang ada di Provinsi Papua semua gelap gulita. Kami sebagai rekanan atau mitra baru datang daftar mereka bilang pekerjaan sudah tidak ada pekerjaan. Nanti kalau ada masalah disuruh membuat laporan berapa pengusaha Papua baru datang ke kami selaku asosiasi untuk meminta data. Padahal kalau ada pekerjaan ditutup-tutupi tidak ada yang terbuka. Ini ada apa?” tegasnya.
Dia juga menyebut, banyak oknum-oknum pegawai negeri sipil yang juga ikut memainkan proyek secara sembunyi-sembunyi.
“Kalau mau jadi pengusaha ya jadi pengusaha sebaliknya kalau mau jadi pegawai negeri jadi pegawai negeri jangan abal-abal. Pegawai negeri kan punya ada hak-hak yang dibayarkan oleh negara, kenapa harus merampas hak orang lain,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Umum BPD, Gapensi) Papua, Julianus Imbiri yang mengaku kecewa lantaran salah satu dinas di Pemkot Jayapura yang memberikan proyek pengerjaan kepada kontraktor asli Papua, dengan nominal yang tidak masuk akal.
“Sangat tidak masuk akal, dan kebijakan yang sangat lucu, dimana pemerintah memberikan pekerjaan kepada kontraktor kecil 2-3 orang berbagi pekerjakan satu unit rumah dengan nominal 90 juta. Ini apa, dan perhitungannya gimana ? Sudah tidak punya kebijaksanaan yang lebih baik dari itu kah, kepada pengusaha Asli Papua,” ungkapnya.
Kata Imbiri, kami ada di Ibu Kota Provinsi yang mendapat dana infrastruktur yang sangat besar tetapi mereka bisa mendapatkan pekerjaan seperti begitu, ini sangat tidak masuk akal.
Dia mengungkap, kalau diberikan pekerjaan proyek jalan atau gorong-gorong 2-3 orang berbagi tidak jadi masalah.
“Oleh karena itu, kami harap Pemerintah Kota tolong perhatikan kami pengusaha Asli Papua yang berdiri di atas tanahnya sendiri,” tandasnya.
(Renaldo Tulak)
