Berita Papua, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pengelolaan anggaran yang lebih terukur pada 2026 setelah mencatatkan realisasi anggaran sebesar 95,73% di tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 yang digelar Rabu (4/2/2026) di kantor kementerian, Jakarta.
“Anggaran yang diterima pada 2026 harus mengalir secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” tegas Dalu di Ruang Rapat 401.
Ia menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk menjaga stabilitas realisasi anggaran, Dalu menginstruksikan seluruh satuan kerja (satker) baik di pusat maupun daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya menetapkan target kinerja realistis, menyusun jadwal pelaksanaan yang jelas, dan mempersiapkan dokumen pendukung lengkap.
“Dengan begitu, masing-masing satker memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelasnya.
Sekjen juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pusat dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) untuk memastikan sinkronisasi rencana dan hasil di lapangan.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN Andi Tenri Abeng mengakui capaian kinerja 2025 menunjukkan hasil positif meski sempat terkendala keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan agar target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025,” ujar Andi.
Ia menambahkan, Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi secara komprehensif.
Rapat evaluasi berlangsung selama 3 hari, 4-6 Februari 2026, dengan agenda pemaparan laporan hasil kegiatan 2025 dan penyampaian rencana aksi 2026 oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya.
Pertemuan ini dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran, baik secara luring maupun daring.
(Redaksi)
