Berita Papua, Jakarta — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menjadikan Papua sebagai wilayah prioritas dalam program nasional perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sebanyak 21.000 unit rumah dialokasikan untuk program bedah rumah di 6 provinsi di Tanah Papua.
Kepastian itu bahas dalam Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi Tanah Papua yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi terhadap program yang digagas Kementerian PKP tersebut. Menurutnya, masalah perumahan di Papua masih menjadi tantangan besar lantaran banyak warga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tak layak.
“Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Tito usai rapat.
Mendagri menegaskan bahwa program semasif ini belum pernah ada sebelumnya. Kementerian PKP juga menyiapkan program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk Papua.
Tito menambahkan, capaian 21.000 unit akan sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat Papua terdiri atas enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
“Kalau kita secara mudah-mudahan saja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kurang lebih hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa selain bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi bagi masyarakat Papua. Pemerintah juga akan menangani tiga lokasi kawasan kumuh, yakni di Papua Induk (Jayapura), Papua Selatan, dan Sorong.
“Jadi programnya masif,” kata Maruarar.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PKP dan Kemendagri. Ia menilai langkah ini sebagai bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat di Papua.
“Langkah ini merupakan bukti nyata perhatian dan keseriusan pemerintah pusat, terutama di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua,” ujar Fakhiri.
Gubernur Fakhiri merinci, program tersebut mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah, serta inisiatif khusus pembangunan sekitar 2.200 unit rumah di Papua. Ia berharap program ini mampu memperbaiki kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pembangunan kawasan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan di Papua.
(Renaldo Tulak)
