Sorong, Beritapapua.co — Lambert Jitmau selaku Walikota Sorong sangat menyesal, dimana dia melihat sejauh ini banyak pekerja luar yang masuk ke Papua Barat sedangkan anak-anak asli Papua masih menginginkan pekerjaan.
Ungkap Lambert saat pertemuan bersama Perhimpunan Pekerja Migas (SPM) Sorong di ruang Anggrek Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat, Senin (9/9/2019).
“Saya menyesal dan saya sedih karena saya sebagai orang Papua yang juga selaku sebagai kk dan Wali Kota Sorong, menyayangkan pihak SKK migas yang telah mendatangkan banyak pekerja dari luar, sementara masih banyak anak-anak asli di sini yang menginginkan pekerjaan,” tutur Jitmau usai usai pertemuan.
Menurutnya, kalau tidak adanya keberpihakan terhadap orang Asli Papua (OAP) maka sering saja terjadi aksi demo, dan kerusuhan dimana-mana itu hanya karena kecemburuan akibat ketidak pedulian terhadap OAP.
“Karena yang kita lihat satpam, maupun pekerja biasa lainya masa harus didatangkan dari luar? Sementara ade-ade disini juga ada ko. Kenapa tidak ada keberpihakan kepada mereka,” jelas Walikota.
Yang seharusnya, kata Walikota, fokus perektutanya kepada anak asli Papua dulu, kalau sudah habis baru datangkan dari luar daerah untuk ikut membantu. Sementara, sambung dia, selagi kalau masih banyak anak asli Papua yang masih nganggur maka harus berpihak ke pada mereka. “Jadi kata kuncinya adalah kalau tidak ada keberpihakan kepada anak-anak Papua maka sering muncul pemicu karena kekayaan ada di tanah ini, tapi ade-ade menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tandasnya.
Sehingga, Lanjut Walikota, dengan adanya persoalan tersebut, pihaknya akan memanggil pimpinan SKK Migas untuk melakukan rapat dan minta pertanggungjawaban dan memberikan penjelasan soal tenaga luar masuk ke tanah ini. Namun apabila tidak ada keberpihakan, maka pihaknya akan mengusir SKK migas dari Kota sorong.
“Kantor SKK migas ada di Kota Sorong, namun tutup siang malam, sehingga anak-anak mau pergi mereka tidak ada, bagaimana kalau mendapat keberpihakan. Sehingga kali ini kita panggil dan ke depan tidak ada keberpihakan lagi maka kita akan usir kantornya dari Kota ini,” tuntasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Pekerja Migas, Max Wariker//di tempat yang sama menjelaskan bahwa pengrekrutan tenaga kerja dari luar papua suah dari tahun 2016, sampai sekarang tidak ada penyelesaian tentang rekrutmen taga kerja dari luar Papua. Sehingga terjadi kecemburuan sosial antara tenaga kerja OAP dengan tenaga kerja yang didatangkan dari luar Papua. Jika berbicara soal akat, akal, siapa yang mengeluarkan.
(Red)
