Jayapura, BeritaPapua – Dukungan buat Sekda Papua dari kalangan perempuan terus mengalir, kali ini dari Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Provinsi Papua yang mendorong pemerintah agar berikan ruang dan kesempatan kepada perempuan Papua dalam hal ini Dr. Juliana J Waromi, SE, MSI untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dalam masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe.
Berikan ruang kepada perempuan sebagai wujud dalam mendukung emansipasi perempuan di ranah publik termasuk pemerintahan dan politik,” kata Ketua Forum Puspa Anggrek Hitam Provinsi Papua, Irene Waromi didampingi Sekretaris Forum Puspa, Christine Marina Wakarmamu, Dewan Penasehat Solidaritas Perempuan Papua (SPP), Ketrina Yabansabra, pengurus SPP Abina R Beno, Fien Yarangga dari Tiki Jaringan HAM Perempuan Papua, Siti Aminah (LP3A Papua) dan Nur Aida dari LBH APIK Jayapura dalam pers conference, Senin, 22 Juni 2020.
Untuk itu, Forum Puspa Papua mengharapkan dengan terpilihnya jabatan Sekda yang diduduki oleh perempuan Papau dapat lebih memprioritaskan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Papua.
“Ini suara dukungan perempuan dalam memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perumpuan terutama dilevel politik dan pemerintahan,” ujarnya.
Irene mengatakan, jika Juliana Waromi terpilih menjadi Sekda Papua, tentu merupakan sejarah bagi pemerintahan di Papua, terutama dimasa Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal dengan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan.
Sebagaimana amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pasal 47 berbunyi ‘Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, pemerintah provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua supaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.
“Untuk itulah, regulasi itu memberikan mandat kepada perempuan untuk berpartisipasi di setiap aspek termasuk ranah pemerintahan. Kendatipun demikian, perlu disadari bahwa dalam faktanya perempuan masih dinomor duakan dalam semua aspek termasuk aspek politik dan pemerintahan,” jelasnya.
Irene sampaikan, keterlibatan perempuan saat ini di Papua sangatlah diperlukan bagi kemajuan dan kesejahteraan karena para perempuanlah yang lebih memahami keperluan subyektifnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Ditambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan tahapan seleksi pemilihan Sekda Papua dan diantara kelima calon tersebut, terdapat satu calon perempuan, maka sudah saatnya pemerintah menujnjuk keberpihakannya terhadap perempuan.
“Kalau untuk gubernur sendiri baru di Papua Barat yakni Wagub ibu Irene, sedangkan level bupati baru di Sarmi yakni wakilnya perempuan. Sedangkan, untuk level Sekda itu baru Sekda Kabupaten Jayapura, sedangkan untuk tingkat provinsi Papua hanya pada tingkat kepala OPD, yakni Sekwan DPRP, Kepala dinas Sosial serta beberapa kepala SKPD lainnya yang telah dirotasi jabatanya.
(Red)
