WkwkJayapura, BeritaPapua.co — Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Papua menemui kendala dari sisi anggaran Khususnya Penyelenggara KPU Provinsi. Dimana hingga saat ini banyak Tahapan yang belum dilakukan, karena belum mendapatkan Anggaran Penunjang guna melaksanakan Rapat Kordinasi (Rakor) dan Bimbingan teknis (Bimtek) Secara berjenjang kepada KPU 11 Kabupaten.
Untuk itu, Rabu (22/7/2020) Ketua KPU Papua Theodorus Kosay bersama Komisioner lainya dan staf mendatanggi Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP), guna memohon dukungan penambahan Anggaran demi kelancaran Tahapan Pilkada di 11 Kabupaten yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.
Kedatangan Ketua KPU beserta Rombongan di Sambut dengan Baik oleh Pimpinaan DPRP bersama sejumlah ketua Fraksi dewan dengan melakukan Pertemuan, guna merasionalkan Anggaran yang di minta Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan sisa Tahapan hingga Pemilihan nanti.
Saat ditanya Wartawan Usai melakukan Pertemuan bersama Pimpinan DPRP, Ketua KPU Papua Theodorus mengatakan bahwa Secara berjenjang KPU Provinsi mempunyai kewajiban untuk melakukan Pendampingan kepada KPU di 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada.
Dengan melihat tensi poltik menjelang Pilkada yang begitu tinggi dan dibarengi dengan kondisi pendemi Covid 19 yang hingga saat ini belum Juga usai, membuat Cost Anggaran yang di butuhkan KPU Juga harus memadai.
Theodorus mengatakan, dari 16 Miliar awal yang di rencanakan KPU Provinsi Sebelum masa Covid-19 baru diberikan 5 Miliar, setelah masa Covid-19 KPU merealisasikan keseluruhan Anggaran yang dibutuhkan sebesar 35 Miliar. Hal tersebut di Karenakan mempertimbangkan Kondisi Goegrafis Papua dan Juga masa Pendemi Covid-19 yang belum usai.
Kerja KPU Provinsi dalam agenda Pilkada 2020 di 11 Kabupaten ini bukan Sosialisasi tetapi melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) dan Rapat Kordinasi (Rakor), Super visi, monitoring Secara berjenjang yang dilakukan Oleh 7 devisi di Lembaga KPU, Antara lain Devisi Sosialisasi, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan pemilih, Hukum, Penyelenggara, Sumber daya manusia, Keuangan dan Logistik.
Kata Ketua KPU Papua, “bayangkan Kalau satu Devisi saja melakukan sisa Tahapan Pilkada di 11 Kabupaten dengan Medan yang begitu sulit dan situasi Covid-19 ini, Pasti membutuhkan Pengeluaran yang begitu tinggi Khususnya di Transportasi, Belum lagi yang lainya. Untuk itu Kami mohon agar DPR Bisa membantu alokasi Anggaran yang sudah dirincikan, Tambahnya Dana tersebut Kami akan Pertanggung Jawabankan, Karena Kami diawasi Pengawas Internal dari BPK RI,” Ujarnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengatakan kami bangga bisa bertemu dengan KPU dan DPRP ada tujuh Fraksi yang hadir, pada umumnya tujuh Fraksi ini Cukup respon apa yang menjadi kendala di KPU.
“Kita akan coba berbicara dengan pihak Eksekutif, muda-mudahan kita bisa mengajak Eksekutif untuk melihat Persoalan KPU Provinsi ini, supaya kita bisa menambah Anggaranya sehingga kualitasl dari Pilkada Papua di 11 Kabupaten hasilnya maksimal tidak terjadi banyak masalah,” ujar Jhony Banua Rouw.
“Mengenai Jumlah Anggaran yang di minta KPU, Ia mengatakan Dewan akan bahas dalam sidang ABT mendatangg, dan akan Kami Pertimbangkan, bawah ini KPU Punya kantor Tidak ada lagi karena dibakar, saat ini Kantor masih sewa, bagian ini yang harus di perhatikan,”Ungkapnya.
Perlu diketahui bahwa, 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Total dari 11 kabupaten NPHD Rp 482 miliar, sampai Hari ini yang sudah direlisasi sekitar Rp 354 miliar 154 juta 738,175. Jadi kurang lebih 72% telah di berikan atau kurang dari,” kata Theodorus saat melakukan Pertemuan bersama Pimpinaan DPR Papua beserta Pimpinaan Fraksi di Gedung Parlemen Papua.
(Red)
