BeritaPapua.co, Jayapura — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi penanganan Isu-isu Lintas Batas RI – PNG, di Kota Jayapura, Selasa (27/4).
Rapat tersebut membahas isu-isu terkait jalur tidak resmi atau jalur tikus yang belakangan ini ramai dipersoalkan setelah Gubernur Papua melintas secara ilegal beberapa waktu lalu.
Dimana dalam rapat pembahasan tersebut telah mensepakati bahwa jalur tidak resmi disekitar PLBN Skouw segera ditutup.
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (PLBN), Murtono menjelaskan munculnya jalur non resmi muncul setelah pandemi Covid19 sementara mengguncang dunia.
“Situasi pandemi covid 19 ini memunculkan jalur jalur non resmi yang bersebelahan dengan jalur resmi. Melalui forum rapat pada hari ini kita bisa mensepakati untuk menutup jalur tidak resmi tersebut,” tuturnya.
Namun katanya, pemerintah akan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di PNG
“Bukan berarti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, tidak memberikan pelayanan kepada saudara-saudara yang di PNG yang membutuhkan dukungan kerjasama dari kita,” ujarnya.
Sebab itu melalui BNPP provinsi Papua pihaknya akan mendorong untuk berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal di PNG agar masyarakat tidak lagi menggunakan jalur tidak resmi.
“Kita tawarkan kepada pemerintah PNG nantinya melalui badan perbatasan provinsi untuk berkomunikasi dengan konsulat jenderal kita di PNG, agar para masyarakat PNG berbelanja memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan jalur resmi,” katanya.
Murtono berharap rapat Koordinasi tersebut tidak berhenti sampai disini namun Dia meminta seluruh stakeholder terkait segera menutup jalur tidak resmi di sekitar PLBN di Skouw, Kota Jayapura, Papua.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri provinsi Papua, Suzana Wanggai mengatakan telah bersepakat dengan semua stakeholder terkait untuk menutup jalan non formal.
“Kita sudah sepakat untuk tidak ada perlintasan di jalan non formal,” tuturnya.
Ia mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah PNG terkait penggunaan perlintasan jalan bagi warga PNG hanya melalui pintu masuk di PLBN Skouw.
Ketika usai berkoordinasi dengan pemerintah PNG untuk hal tersebut, Ia mengaku akan siap menerima mekanismenya seperti apa yang akan disepakati secara bersama-sama.
(RT)
