BeritaPapua.co, Jayapura — Menanggapi pendapat Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano terkait menolak melaksanakan (Pekan Olahraga Nasional) PON XX Papua, soal kurangnya transparansi dana PON untuk Klaster Sub PB PON Kota Jayapura yang belum diterima hingga Saat ini, hal ini mendapat respon dari Sekertaris Umum (Sekum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua, Kenius Kogoya.
Selaku Sekum KONI Papua, Ia berpendapat bahwa menyangkut urusan negara setiap kepala daerah wajib mendukung pelaksanaan PON XX Papua.
“Hal-hal yang menyangkut dengan urusan negara atau iven-iven nasional, itu menjadi kewajiban harus sebagai kepala daerah wajib mendukung, kalau pernyataan itu dia secara pribadi atau atas nama Walikota, Itu harus diklarifikasi karena atas nama Walikota maka dia wajib perintahkan untuk mengamankan, karena ini adalah Iven nasional yang kebetulan tuan rumahnya adalah di Papua,” ujar Kenius Kogoya saat ditemui awak media BeritaPapua.co, di kota Jayapura, Jumat (28/5).
Menurutnya, pelaksanaan PON berdampak pada pembangunan ekonomi, infrastruktur dan semua aspek hingga pada multi dimensi efek sehingga harus disambut baik oleh setiap kepala daerah.
“PON di Papua punya arti yang sangat penting, kenapa?, karena PON ada bersamaan diperbatasan langsung dengan negara-negara Pasifik. Ketika PON itu berhasil, maka pembangunan di wilayah timur Indonesia secara khusus di Papua itu berhasil,” imbuh Kenius.
Kenius berpendapat bahwa kehadiran PON bukan hanya soal penyelenggaraan namun juga untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua.
“Karena pembangunan yang dilihat bukan soal pembangunan PONnya tapi efek dari kehadiran PON itu mengangkat ekonomi masyarakat dan juga secara budaya kita angkat itu kebudayaan Papua Kepada dunia, kemudian kita mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Kenapa?, orang Papua bisa melaksanakan PON, itu yang penting,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Kenius menegaskan setiap kepala daerah wajib mendukung pelaksanaan PON sehingga bukan waktunya lagi berdebat soal penundaan.
“Jadi saya pikir bukan waktunya lagi kita bicara soal PON Ditunda atau tidak mendukung atau lain sebagainya. Siapa pun dia yang ada di Papua, wajib hukumnya melaksanakan PON ini, karena kehadiran PON di Papua itu sesungguhnya nuasanya adalah nuasa politis, itu harus dimengerti. Dimengerti oleh semua orang,” imbuhnya.
Kenius berharap jangan lagi dipolitisir menyangkut keuangan dan sebagainya namun harus dibicarakan secara baik-baik.
“Jadi kami harapkan pak Walikota bisa memback up, mendukung. Kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis menyangkut dengan soal keuangan, itu dibicarakan dengan panitia PB PON. Bicarakanlah dengan baik-baik dengan sesama anak negeri,” tuturnya.
Sekertaris KONI berharap sebagai kepala daerah harus berikan pencerahan yang baik kepada masyarakat.
“Sebagai pemimpin, mari kita berikan pencerahan yang baik kepada masyarakat. bahwa kita hadir sebagai abdi negara, kita hadir sebagai pemimpin, bisa berpikir mana yang bisa menjadi bagian kepentingan umum, kepentingan negara dan kepentingan pribadi. Urusan tidak suka dengan orang itu urusan pribadi, jangan dicampur adukkan dengan jabatan yang ada saat ini,” ucap KK sapaan akrab Sekum KONI.
(RT)
