BeritaPapua.co, Jayapura — Menggelar rapat bersama Badan Keuangan Provinsi Papua, Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) menegaskan anggaran yang terpakai harus dapat dipertanggung jawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepada wartawan (10/11/2021) Ketua MRP, Timotius Murib berharap Dirinya berharap dan menekankan agar setiap OPD MRP dapat melakukan tugasnya dengan baik dan juga dalam hal keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan berdampak kepada rakyat.
“Jadi jangan kita hanya menggunakan anggaran, tetapi SPJ itu tidak ada hasil. Kita mau itu ada hasil. Uang yang Kami pakai harus ada hasil. Harus balance antara biaya dan hasil. Jadi ditekankan tadi, tepat waktu tetapi juga hasilnya ditunjukkan oleh anggota MRP, yaitu kinerja yang lebih baik dan itu dirasakan oleh rakyat kita, terlebih khusus orang asli papua,” tegas Timotius Murib.
Diketahui Majelis Rakyat Papua (MRP), dalam hal ini Panitia urusan rumah tangga MRP melaksanakan rapat bersama Badan Keuangan Provinsi Papua guna membahas penjelasan menyangkut Keuangan dan pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua pada hari Rabu (10/11/2021) disalah satu Hotel di Jayapura.
Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan Panitia urusan rumah tangga MRP tersebut bertugas untuk membicarakan dan mengatur kesejahteraan anggota.
Dalam rapat tersebut, Badan Pengelolah Keuangan Provinsi Papua, Ivon menjelaskan mekanisme siklus dari pada setiap OPD, terlebih khusus MRP dalam menyampaikan permintaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui alat Kelengkapan atau Pokja.
“Ya contohnya yaitu kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan, namun konsekuensinya yaitu ada pembiayaan dan biaya-biaya yang kita pakai itu harus dipertanggung jawabkan, lalu pertanggung jawaban ini kan ada mekanismenya untuk pertanggung jawaban pimpinan dan anggota di MRP. Kemudian kegiatan tersebut berdasarkan SPJ kita, sehingga dimana SPJ kita kalau cepat, maka kegiatan berikutnya, itu bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal,” ucap Ketua MRP, Timotius Murib.
“Hal ini lah yang selama ini menjadi kendala dan ini yang harus ada keterbukaan antara OPD di MRP dan pihak Keuangan Provinsi, dalam hal ini Badan Keuangan Provinsi Papua,” kata Murib.
Timotius Murib juga mengatakan setelah rapat tadi, dirinya sebagai pimpinan akan melakukan tindakan tegas kepada setiap OPD MRP dan pimpinan alat Kelengkapan agar supaya kedepan lebih tertib menggunakan anggaran dan wajib untuk menyampaikan SPJ tepat waktu.
(RT)
