BeritaPapua.co, Jayapura — Presiden Jokowi diminta segera menyelesaikan pemilihan kekosongan kursi Wakil Gubernur Papua yang prosesnya masih Berlarut-larut hingga saat ini.
Hal itu disampaikan Max Abner Ferdinan Ohee, Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Propinsi Papua dalam pers rilisnya, Minggu (19/12/21).
Menyingkapi hal itu, Max Ohee mengatakan keberadaan Wagub Papua saat ini sangat dibutuhkan, untuk membantu tugas-tugas Gubernur Papua yang kondisi Kesehatannya belum fit 100%.
Lanjut Kata Max, merujuk pada persyaratan sesuai dengan amanat Pasal 176 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.Ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Undang Undang, yaitu:
1. Rekomendasi dari DPP Partai Politik koalisi Lukmen Jilid 2 kepada Kenius Kogoya dan Yunus Wonda Minimal dari DPP PKB dan DPP P3 harus segera dikeluarkan, untuk memenuhi persyaratan pengajuan dari Partai Pendukung Lukmen Jilid II. Cawagub Kenius Kogoya dan Yunus Wonda, adalah 2 nama yang telah diusulkan oleh Gubernur Papua. Dalam Partai Koalisi Lukmen ini ada 2 Parpol yang mengajukan nama calon lain yaitu Partai Golkar mengajukan Paulus Waterpauw dan Partai Nasdem mengajukan nama Befa Yigibalom.
2. DPRP harus mengadakan rapat Paripurna dan Membuat surat usulan tentang Pemberhentian alm. Bp. Klemen Tinal sebagai Wagub Papua ke Presiden c/q Mendagri
3. Selanjutnya Presiden sudah menandatangani surat pemberhentian itu dan dikirimkan ke Gubernur Papua dan DPR Papua.
4. Selanjutnya DPR Papua Membentuk Pansus dan melaksanakan pemilihan Wagub Papua PAW itu. DPRP telah menerima surat dari Mendagri dalam hal ini Dirijen Otda memerintahkan DPRP untuk melakukan Rapat Paripurna berhalangan tetap. Sesuai mekanisme Dewan, setiap surat yang masuk harus dijawab surat itu, dan Bamus ( Badan Musyawarah ) yang akan memutuskan untuk membalas surat itu.
“Saya sebagai Ketua Barisan Merah Putih ( BMP ) Papua mengamati jika Presiden RI ataupun Menko Polhukam tidak turun tangan dalam menyelesaikan proses pemilihan Wagub Papua PAW ini, bisa–bisa sampai habis masa jabatan Gubernur Papua, tidak akan ada Wagub Papua yang menggantikan Alm. Bp Klemen Tinal. Jika hal ini terjadi, itu adalah suatu kondisi yang buruk bagi pembangunan demokrasi dan penegakan Undang-Undang di Tanah Papua,” bebernya.
Menurutnya, Permasalahan utama dari terhambatnya proses pemilihan Wagub Papua PAW ini, adalah karena perbedaan nama yang diusulkan oleh Partai-Partai Koalisi pendukung Lukmen Jilid II. Perbedaan dari nama yang diusulkan ini, adalah wajar saja sebagai dinamika dalam demokrasi. Solusinya ialah voting yang mana 7 Partai Pendukung Koalisi Lukmen Jilid II setuju dengan nama yang diusulkan oleh Gubernur Papua dan 2 Nama tidak setuju. Yang masih ditunggu adalah dukungan dari DPP partai PKB dan DPP partai P3.
“Masyarakat Papua sudah lama menunggu bagaimana Proses dari Pemilihan Wagub Papua ini, berbagai asumsi dan prasangka muncul. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus bisa ikut membantu menyelesaikan Proses ini secepatnya, agar Pemerintahan di Provinsi Papua dapat berjalan secara baik untuk membangun Papua dan mensejahterakan masyarakat Papua,” ujarnya.
(RT)
