Papua

Disebut Lakukan Praktik Dinasti Birokrasi, Ratusan ASN Demo Tuntut Presiden Copot Pj Gubernur Papua dan Pj Sekda

525
×

Disebut Lakukan Praktik Dinasti Birokrasi, Ratusan ASN Demo Tuntut Presiden Copot Pj Gubernur Papua dan Pj Sekda

Sebarkan artikel ini
Logopit 1711384876585 jpg
Demonstrasi Damai ASN di Halaman Kantor Gubernur Menuntut Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Papua, Derek Hegemur Turun Dari Jabatan

Berita Papua, Jayapura — Disebut melakukan praktik dinasti birokrasi, Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Papua, pada Senin, 25 Maret 2024.

Demo damai tersebut digelar sejak pukul 10.00 hingga 13.00 WIT ini diikuti sekitar 500 lebih ASN yang berasal dari 40-an Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam aksinya, masa menuntut Presiden Jokowi mencopot Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun dan Pj Sekretaris Daerah Papua, Y Derek Hegemur serta Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala turun dari jabatannya.

Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiganya dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk, melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik, kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” tegas Nattan dalam orasinya.

Menurutnya, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saereri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan tidak dipakai.

“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB, sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Lihat, kami ASN yang berdiri di sini, kami datang untuk menegakkan harga diri kami di atas tanah kami. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Kami mampu bekerja. Kenapa Anda tidak memberdayakan kami? Apakah karena kami tidak setor jadi tidak dilantik,” ungkap Natan dalam orasinya.

“Karena itu kami minta, tidak boleh ada pelantikan lagi ke depan,” tegas Nattan.

Selain itu, Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat. Padahal, ia menilai, kantor gubernur adalah rumah milik rakyat Papua yang harus terbuka kepada siapa saja yang datang.

“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyakarat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,” urainya.

Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Benyamin Wayangkau menyebut, pemerintahan di era Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sangat redup dan miris. Padahal, dari kantor inilah, keluar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

“Nah bagaimana masyarakat bisa sejahtera sementara ASN Orang Asli Papua saja tidak diperhatikan. Karena itu, kita semua sudah satu suara, tuntut Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda dicopot. Kita akan bawa aspirasi ini juga ke DPR Papua dan MRO dan segera bersurat ke Jakarta,” tegas Benyamin dalam orasinya.

Gifli Buinei, Ketua Pemuda Saireri mengatakan, dirinya sangat menyayangkan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan di eselon III Provinsi Papua. Sebab dengan tindakan ini, Pj Gubernur dan Pj Sekda telah melecehkan harga diri anak-anak Papua yang sudah sekian lama berkarir di pemerintahan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu.

“Praktik ini meredupkan kesejahteraan ASN Papua. Hari ini kita lihat banyak spanduk dan anak Papua demo karena tidak diberi jabatan, itu artinya Penjabat Gubernur tidak punya hati untuk bangun Papua. Ini praktik yang buruk yang harus kita lawan. Hanya karena anak kandung, suku tertentu, agama tertentu, mereka yang dilantik naik jabatan,” sesal Gifli.

“Saya Yohanes Kaisepo, anak pahlawan. Saya saja tidak diperhatikan, apalagi kamu-kamu,” timpal Yohanes Kaisepo dari Dispenda Papua.

Sementara itu, salah seorang ASN lain, Silas Papare meme-warning Pj Gubernur dan Pj Sekda Papua yang diam-diam hendak melakukan rotasi jabatan eselon II dan mengajukan Sekda Defenitif agar dihentikan segera.

Ia meminta segala proses pengangkatan pejabat harus melalui mekanisme yang benar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kami minta segera kembalikan fungsi BKD. Hentikan segala proses yang tidak benar melalui Biro Ortal. Karena itu, kita semua sepakat tuntut hari ini, tidak hanya Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda yang dicopot, tapi juga Kepala Biro Ortal. Karena perempuan ini yang mengacaukan sistem pemerintahan Papua. Masa dia yang atur pelantikan, harusnya BKD,” tegas Papare.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *