Berita Papua, Jayapura — Wilhelmus atau Welem Yoku kembali bersuara menanggapi pernyataan Bupati kabupaten Keerom yang menyebutkan dirinya menyebarkan berita menyesatkan soal dugaan SK CPNS Formasi 1000 palsu yang dikeluarkan Bupati Keerom.
Dalam pernyataan pemerintah Kabupaten Keerom di media, Bupati Keerom mengklaim Pemerintah Kabupaten Keerom tidak pernah mengeluarkan SK CPNS Formasi 1000 palsu.
“Pemkab Keerom tidak pernah mengeluarkan SK palsu, apalagi SK PNS yang jumlahnya begitu banyak.”
“Pernyataan Wilhelmus Yoku itu tidak benar dan menyesatkan. Untuk itu saya perintahkan agar segera tarik kembali statmen yang sudah disampaikan.”
“Kepada saudara Wilhelmus Yoku, saya minta untuk berhenti menyebarkan berita-berita menyesatkan publik khususnya masyarakat kabupaten Keerom.”
“Saya minta aparat hukum segera usut tuntas dan tangkap oknum-oknum yang melakukan pungli dengan mengatas namakan aliansi honorer dan yang menyampaikan informasi SK Palsu tersebut, karena apa yang mereka lakukan ini sangat membahayakan kehidupan orang banyak,” kata Piter Gusbager mengutip Ceposonline.com, Sabtu (15/6/24).
Sementara itu pernyataan PLH Sekda Keerom menyebutkan, setelah diberikan SK, formasi 1000 CPNS Keerom masih menjalankan masa percobaan selama setahun.
“Untuk CPNS Formasi 1000, diharapkan harus disiplin karena saat ini adalah masa percobaan sebelum ditetapkan sebagai ASN Keerom,” ujar Plh. Sekda Keerom, Lukas Saranga mengutip Ceposonline.com, Senin (27/5/2024).
Menanggapi pernyataan Bupati Keerom, Welem Yoku selaku Tokoh Pemuda Perbatasan menyebut, SK yang disampaikan oleh Bupati Keerom sudah sesuai prosedur adalah keliru.
“Setiap calon pegawai negeri kalau sudah ikut tahapan tidak ada contoh SK yang disampaikan oleh PLH Sekda atas perintah Bupati. Beliau menyampaikan bahwa itu SK percobaan selama 1 tahun. Dalam aturan kepegawaian seseorang yang sudah mendapatkan SK dia berhak mendapatkan upah gaji dan lain-lain terkait dengan SK,” ungkapnya di Jayapura, Senin malam (17/6/24).
Bahkan Welem mengaku telah bertemu beberapa orang CPNS Formasi 1000 untuk mempertanyakan soal kebenaran SK tersebut.
“Ada beberapa teman-teman dari antara 1000 CPNS itu yang coba ke bank untuk proses kredit itu tidak bisa, barcode-nya tidak bisa dibaca. Yang kedua mereka datang ke BKN regional untuk mereka mempertanyakan mengenai SK mereka yang tidak bisa dibaca,” bebernya.
Yoku mengaku telah bertemu pihak BKN regional IX mempertanyakan soal kebenaran SK CPNS Formasi 1000 kabupaten Keerom tersebut.
“BKN regional mengiyakan bahwa itu SK yang sah. Jadi memang benar itu SK yang sah,” kata Welem.
Walaupun SK tersebut sah, Welem masih mempertanyakan, mengapa usai terima SK para CPNS 1000 belum menerima upah kerja hingga saat ini.
“Kalau memang SK itu sudah benar berarti teman-teman kita yang 1000 ini sudah harus mendapatkan hak mereka gaji dan lain-lain tidak perlu tunggu lagi dalam 1 tahun atau ada proses. Mereka lihat kinerja-kinerja kalau memang dalam 1 tahun itu ada yang bolos ada kemungkinan besar pasti diganti,” tegasnya.
Welem juga mengaku, bahwa SK yang disebut penipuan publik itu lantaran barcode dalam SK tersebut kosong setelah dikroscek.
“Dan persoalan hari ini Bupati Keerom bahwa saya bilang itu penipuan publik karena SK itu barcode sudah dicek tidak ada, tidak bisa masuk ke link itu. Dan SK 1000 itu BKN dan Pemda Keerom membenarkan bahwa itu sudah lewati tahapan verifikasi dan lain-lain,” bebernya.
Selaku tokoh adat, Welem berharap tidak boleh ada penipuan dari pihak manapun terkait perjuangan kuota 3000 CPNS untuk kabupaten Keerom.
“Ini kuota punya siapa. Siapa yang menyuarakan barang ini. Bupati Keerom dan BKN regional IX tidak pernah datang bantu kami dalam rangka perjuangan nasib banyak orang,” ujarnya.
Welem juga sedikit bercerita soal perjuangan Aliansi dan Afirmasi dan Adat mendapatkan kuota 3000 CPNS untuk kabupaten Keerom.
“Dari 2013 sampai finalnya 2021, kita sudah terima langsung dari Jakarta dengan Pak Cahya Kumolo (Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Kita dorong untuk Kabupaten Keerom punya yang pertama kali 1704, sampai ada terjadi verval data, kita kirim lagi sampai genap 3000 untuk Kabupaten Keerom untuk proses tahapannya dan kami punya bukti tahapan-tahapan yang kami sudah ikut dan teman-teman hari ini ada di Jakarta,” beber Yoku.
Welem juga mengaku, saat ini tengah memperjuangkan nasib 3000 CPNS kabupaten Keerom di DPR RI, PTUN serta bakal melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri.
“Kami sedang memperjuangkan nasib 3000 orang ini di DPR RI dan kami akan tetap kejar siapa pelaku-pelaku yang akan bermain dengan barang ini kami akan suruh tangkap kita akan masuk ke PTUN sampai ke Mabes Polri juga.”
“Jadi saya bertindak di sini saya punya bukti, punya data, saya akan lapor siapa-siapa yang mau bermain dalam hal ini, mau dari Pemda Keerom sendiri kah, ataukah ada oknum-oknum di BKN semua akan terseret. Jadi saya tidak takut sekalipun Bupati Keerom keluarkan bahwa ini berita hoax, berita penipuan,” tegasnya.
Yoku juga meminta agar pemda Keerom menjelaskan soal dari mana mendapatkan kuota CPNS 1000 untuk kabupaten Keerom.
“Bupati ceritakan kronologis dari mana perjuangan ini bisa dapat kuota sampai sebesar itu sementara pemerintah pusat kasih turun dana untuk bayar pegawai negeri kapan, Bupati Keerom dan DPRD Keerom sidang untuk menetapkan bahwa ada pegawai 1000. Bupati harus jelaskan itu baik.”
“Kalau ini perjuangan AHN (Aliansi Honorer Nasional) atau afirmasi ya kita duduk nanti sama-sama di meja hukum saya pikir seperti itu Pak Bupati tolong klarifikasi dengan baik,” tegasnya.
Welem juga menyebut bahwa dalam waktu dekat CPNS 3000 bakal diumumkan.
“Dalam waktu dekat setelah kita dari DPR RI tidak ada halangan 3000 pengumuman pegawai negeri Kabupaten Keerom CPNS 3000 akan keluar,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
