Berita Papua, Sentani — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan fokus memajukan Papua setelah berakhirnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025 lalu.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu, menegaskan bahwa PSU Pilgub Papua merupakan bagian normal dari proses demokrasi yang tidak perlu dipolitisasi dengan isu-isu primordial.
“Pemilihan Gubernur bukan hal baru di Indonesia, khususnya di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) sudah jelas mengatur bahwa Gubernur harus Orang Asli Papua dan dipilih secara demokratis,” tegas Hengky dalam keterangannya di Sentani, Rabu (27/8) malam.
Aktivis yang juga tergabung dalam Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua ini mengingatkan agar hasil PSU tidak diseret ke ranah kesukuan dan agama. Bagi pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan, Hengky menyarankan untuk menempuh jalur hukum yang tersedia.
“Kalau ada pihak yang tidak puas, silakan tempuh jalur Mahkamah Konstitusi atau lembaga hukum lain,” katanya.
Hengky mencontohkan praktik demokrasi sehat di Maluku Utara yang berjalan tanpa muatan sektarian. Menurutnya, siapa pun yang merupakan Orang Asli Papua berhak maju dalam kontestasi politik tanpa dibatasi latar belakang agama atau suku.
“Jangan masyarakat terpancing euforia yang mengarah pada ego kesukuan ataupun agama, itu sangat keliru. Saya pribadi tidak setuju pejabat politik dikaitkan dengan agama, suku, atau ras,” ujarnya.
LSM Papua Bangkit menilai sikap saling menghargai dalam perbedaan politik menjadi kunci menjaga stabilitas Papua. Hengky menekankan bahwa jabatan gubernur adalah mandate lima tahun yang dapat diperbaharui jika kinerjanya baik.
Lebih lanjut, Hengky mengingatkan bahwa tantangan utama Papua saat ini bukan lagi politik identitas, melainkan pembangunan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Masyarakat jangan larut dalam euforia politik sektarian. Mari fokus membangun ekonomi agar daerah ini stabil dan bertumbuh,” tegasnya.
Aktivis senior ini menyerahkan seluruh proses pengawasan pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ia menolak narasi negatif yang justru merugikan masyarakat Papua sendiri.
Senada dengan Hengky, Mitra Foker LSM Papua dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD), Irja Yan Hambur, mengajak seluruh masyarakat Papua merajut kembali kebersamaan.
“Sebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah usai. Karena itu saya mengimbau, mari kita kembali bersatu menjaga keamanan, kedamaian dan kebersamaan kita di tanah Papua,” imbaunya.
Hambur menyayangkan masih adanya perdebatan dan saling menjatuhkan antarwarga Papua pasca penetapan hasil PSU. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengakhiri polemik dan fokus pada pembangunan bersama.
“Tidak perlu lagi kita memperdebatkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena tidak akan memberikan dampak apa-apa untuk kehidupan kita,” katanya.
Menurut Hambur, Papua saat ini membutuhkan kebersamaan seluruh masyarakatnya untuk bekerja sesuai kapasitas masing-masing demi kemajuan.
“Oleh sebab itu, mari kita lupakan perbedaan pilihan kita dengan kembali melakukan Kerja-kerja kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dengan begitu segala bentuk pembangunan di tanah Papua ini bisa terus berjalan, ekonomi dapat terus bertumbuh dan Papua semakin maju,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
