Berita Papua, Jakarta — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI guna membahas percepatan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Papua.
Pertemuan yang dihadiri Ketua DPR Papua, Ketua Kadin Papua, Plt. Kepala Dinas SDM, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Bappeda, serta Juru Bicara Gubernur Dr. Muhammad Rifai Darus ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan penataan sektor pertambangan di wilayah Papua.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gubernur Papua memfokuskan percepatan pembangunan di Papua, khususnya di bidang pertambangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua.
“Untuk kegiatan pertambangan secara keseluruhan, kami akan lakukan percepatan penetapan wilayah usaha pertambangan Provinsi Papua. Karena di provinsi induk masih ada potensi-potensi tambang yang belum dimanfaatkan, maka hal itu akan dikonsolidasikan, dan setelah itu kita segera tetapkan dokumen wilayah usaha pertambangannya,” jelas Wamen Yuliot Tanjung.
Ia menegaskan bahwa langkah percepatan ini bertujuan agar seluruh kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik serta memastikan kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Wamen ESDM juga menyinggung sejumlah kebijakan strategis pemerintah seperti program BBM satu harga, ketersediaan listrik, dan bantuan sambungan baru listrik bagi masyarakat sebagai bukti hadirnya negara di tengah masyarakat Papua.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Termasuk dalam pengelolaan saham investasi, karena yang menandatangani perjanjian investasi adalah provinsi induk. Jadi kita akan selesaikan dulu pengaturan internalnya agar pembagian manfaatnya jelas antara provinsi induk dan daerah pemekaran,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Matius Fakhiri menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menata kawasan pertambangan secara menyeluruh dengan memastikan masyarakat adat terlibat aktif dalam setiap prosesnya.
“Tentunya ini merupakan kerja cepat pemerintah melihat Papua secara menyeluruh, sehingga saya harus membenahi itu. Hari ini saya datang di Kementerian ESDM berkaitan dengan tugas yang berhubungan dengan ESDM,” ujar Gubernur Fakhiri.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas akses layanan listrik hingga ke wilayah pinggiran serta mendorong pengembangan pusat layanan jasa dan industri di provinsi induk sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Gubernur Fakhiri menegaskan keinginannya menjadikan Papua Induk sebagai pusat layanan jasa, termasuk mendukung pembangunan pabrik-pabrik yang membutuhkan fasilitas listrik.
“Kita ingin Papua Induk menjadi pusat layanan jasa, termasuk mendukung pembangunan pabrik-pabrik yang membutuhkan fasilitas listrik. Semua ini akan disiapkan bersama jajaran teknis di bawah koordinasi Kementerian ESDM,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian akan terus diperkuat, termasuk dalam pembahasan investasi strategis seperti kerja sama dengan PT Freeport Indonesia agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh provinsi di Tanah Papua.
“Kita ingin semua bergerak cepat agar Papua bisa maju bersama. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, kita optimistis pembangunan di Papua akan lebih terarah dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Gubernur Fakhiri.
(Redaksi)
