Berita Papua, Jayapura — Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2025-2029, yang berlangsung di Hotel Suni, Abepura, Kota Jayapura, pada Kamis (5/3/2026)
Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa Musrembang RPJMD bukan sekadar formalitas perencanaan, melainkan wahana untuk mengkonsolidasikan visi dan menyinkronkan kebijakan demi pembangunan Papua yang terarah dan berpihak kepada masyarakat.
“Busrempan BJMD (Musrembang RPJMD) bukan sekedar tahapan formal dalam siklus perencanaan daerah. Forum ini merupakan wahana konsolidasi visi, sinkronisasi kebijakan dan penegasan komitmen dalam memastikan bahwa pembangunan Papua berjalan secara terarah, terukur, efektif dan berbiat (berpihak) kepada kepentingan masyarakat,” ujar Gubernur Fakhiri di hadapan para bupati, wakil bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mitra pembangunan yang hadir.
Orang nomor 1 di Provinsi Papua itu menyebut, bahwa pembangunan daerah ke depan tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekuatan keberagaman budaya, kohesi sosial, dan kualitas generasi muda.
Modal sosial ini, menurut Fakhiri, menjadi landasan utama transformasi menuju Papua yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Semangat tersebut, kata dia, diformulasikan dalam visi RPJMD 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Transformasi Papua Yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni” atau yang disebut dengan “Papua Cerah”. Visi ini menandai komitmen memasuki era baru Papua, sebuah fase transformasi dalam tata kelola pemerintahan, struktur ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
“Transformasi tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan mutu pendidikan, literasi, vokasi, dan keterampilan, serta penguatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial,” tegasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan 5 misi pembangunan, yaitu;
1. Penguatan tata kelola pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan beriman.
3. Penguatan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.
4. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan wilayah, terutama daerah tertinggal.
Gubernur Fakhiri mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun berbasis data yang akurat, selaras dengan kebijakan nasional, dan terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
“Kemajuan tidak boleh meminggirkan kearifan lokal, melainkan harus memperkuat kreativitas, martabat, serta kohesi sosial masyarakat Papua sebagai bagian yang utuh dari pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
