BeritaPapua.co, Jayapura — Himpunan Pelajar Mahasiswa Nduga (HPMN) dan Ikatan Mahasiswa Nduga se-Sumatera (IKMANDS) mendesak dan menuntut pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan agar segera memproses bantuan studi pendidikan serta pemondokan.
Hal itu disampaikan Rinat Wandikbo mewakili mahasiswa dan pelajar yang berstudi di pulau Sumatera dalam keterangan pers rilis, Sabtu 8 Juli 2023.
Rinat menyebut karena adanya pergantian penjabat Bupati di kabupaten Nduga sehingga bantuan studi dan pemondokan dihentikan sejak bulan April 2023 lantaran simpang siurnya informasi.
“Peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dana kepada pelajar dan mahasiswa Nduga sangat diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan kualitas sumber daya manusianya (SDM),” ujarnya.
Bahkan kata dia, undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dalam pasal 83 ayat 2) UU pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah jelas Legalitas Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang menempuh Perguruan Tinggi.
Sebab menurutnya, anggaran pendidikan memang selalu dialokasikan sebesar 20 persen untuk pendidikan.
“Dana pendidikan jangan seperti itu hanya untuk kepentingan pribadi dan dalam kepentingan lainnya,” ungkapnya.
Para mahasiswa berharap pemda Nduga segera tuntaskan pembayaran dana biaya study dan kontrakan di seluruh Indonesia karena kebutuhan mahasiswa bertumpuk.
“Banyak mahasiswa Nduga saat ini ketinggalan mengurus KRS, daftar kuliah ulang bahkan tempat tinggal mahasiswa sementara saat ini dapat di usir oleh pemilik kontrakan atau kos,” ujarnya.
Para mahasiswa juga menolak apabila ada isu bahwa dana biaya pemondokan kontrakan akan cair terlebih dahulu sebelum ada penjelasan soal dana tersebut.
“Harus 1 paket. Tidak ada alasan dengan masalah lain kami mahasiswa Nduga hanya meminta dan menuntut hak kami yaitu bantuan studi segera penyaluran dalam waktu terdekat,” bebernya.
“Apabila pemerintah Nduga tidak melakukan proses pencairan hingga bulan Juli 2023 maka kami mahasiswa Nduga siap turun di daerah dan akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan, bahkan kami akan pasang api di media resmi bahkan lokal serta bahwa ke ranah hukum,” tuntutnya.
(Renaldo Tulak)
