Berita Papua, Sentani — Tokoh adat Papua asal Sentani kabupaten jayapura, Orgenes Kaway menyoroti terbatasnya kewenangan DPRD dalam mengawasi dana dari pemerintah pusat.
Ia mendesak anggota DPR untuk tidak terjebak mengurus dana pusat, dan lebih fokus menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat di kampung.
“DPR tidak punya kewenangan untuk pengawasan. Kecuali dananya dititip di kabupaten, itu baru bisa. Tapi kalau dananya saja kita tidak tahu, lalu kita bikin pansus untuk tujuan apa?” ujar Orgenes di Sentani, Jumat (17/6/2026).
Orgenes mempertanyakan urgensi pembentukan Panitia Khusus di DPR. Menurutnya, energi dewan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membahas masalah mendasar masyarakat Papua.
“Saya bilang ke teman-teman anggota DPR, khususnya para ketua. Carilah hal lain yang bisa mensejahterakan rakyat. Bentuk pansus untuk membahas kenapa ekonomi rakyat di kampung-kampung tidak ada dan tidak pernah berubah. Apa masalahnya? Mungkin itu bisa kita turunkan ke masalah pertanian,” katanya.
Ia menyayangkan banyaknya program pemerintah yang bersifat top-down atau dari pusat ke daerah, tanpa melihat kebutuhan riil masyarakat di Papua.
“Kita semua hanya mengikuti program dari pusat. Istilahnya top-down. Kita disuruh kerja sesuai program pemerintah pusat. Coba pemerintah lihat, beri kami kesempatan. Dari sini kami yang kerja sesuai dengan kebutuhan kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Orgenes juga menyinggung program MPG. Ia meminta DPRD bersikap tegas terhadap program tersebut.
“Kalau tujuannya untuk menghentikan MPG, kita tutup dan kita tolak, saya setuju. Tapi kalau pansus dibentuk untuk mencari jalan agar uang itu bisa masuk ke Kabupaten Jayapura, itu saya setuju. Tapi kalau hanya mengurus uang dari pusat, saya bilang kawan lebih baik berhenti,” tegasnya.
“Jadi saya bilang, DPR harus sepakat kita tolak MPG supaya kita jangan terus menderita di atas tanah kita sendiri,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
