Berita Papua, Sentani — Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jayapura, Agus Salim Korwa, mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut diajukan pada tahun 2026 ini untuk dikerjakan pada tahun depan.
Usulan DAK itu didapat di dua bidang, yaitu Bidang Teknik Penyehatan dan Bidang Bina Marga.
“Jadi untuk 2027 ini usulnya 2026. Jadi untuk dana DAK itu kita dapat di dua bidang, yaitu Bidang Teknik Penyehatan dan Bidang Bina Marga,” ujar Agus, Senin (16/11/2026).
Untuk Bidang Teknik Penyehatan, DAK sanitasi yang diusulkan kurang lebih Rp2 miliar lebih. Sementara untuk Bidang Bina Marga atau jalan, juga kurang lebih Rp2 miliar.
“Jadi sanitasi itu kita dapat kurang lebih untuk dana DAK itu Rp2 miliar, Rp2 miliar lebih lah. Untuk jalan juga kurang lebih Rp2 miliar juga,” katanya.
Ia mengakui, dana DAK untuk tahun depan itu sangat minim. Namun hal tersebut sudah dialokasikan dan hampir semua kabupaten mengalami hal yang sama.
Jika usulan tersebut disetujui, lokasi pekerjaan tahun depan untuk jalan akan diarahkan ke wilayah Yapsi. Begitu juga untuk sanitasi.
“Jadi kalau tahun depan itu nanti kita punya lokasi kurang lebih untuk jalan itu semua di arah Yapsi. Sama yang sanitasi juga,” jelasnya.
Untuk pembangunan sanitasi, rata-rata berupa pembangunan MCK sebagai bantuan kepada masyarakat.
“Itu hampir rata-rata kita pembangunan untuk sanitasi itu pembangunan MCK. Untuk bantuan ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara untuk pekerjaan tahun 2026 ini, sumber dananya berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan PAD.
“Kalau yang tahun ini, itu kita bersumber dari dana Otsus dengan PAD,” katanya.
Untuk sanitasi tahun ini, nilainya kurang lebih hampir Rp3 miliar. Dana tersebut terbagi di beberapa daerah, antara lain Depapre, Dormena, Yungsu, Separi, dan di wilayah kota Sentani.
“Itu terbagi di beberapa daerah. Misalnya kayak di Depapre, terus ada juga di Dormena, Yungsu, Separi. Terus ada juga di kota juga ada, di sini kita juga ada. Jadi hampir terbagi di beberapa distrik,” ujarnya.
Selain itu, tahun ini juga dibangun MCK dan air bersih di Sentani Timur, tepatnya di Kampung Kameyakha, Distrik Ebungfauw.
“Itu ada, kita bangun tahun ini juga. Itu MCK. Ada MCK, ada air bersih, kita bangun di situ juga,” katanya.
Untuk jalan tahun ini, pekerjaan masih berpusat ke arah Yongsus, Pari, Desoyo, arah ke Kantor Distrik Ravenirara, serta ke SP1 dan SP2. Tujuannya untuk membuka akses jalan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Ini kita masih berpusat ke Yongsu, Spari, Dormena, arah ke Kantor Distrik, Ravenirara. Sama mungkin ke SP1, SP2. Kita punya arah memang, artinya buka akses jalan yang tersendiri ini untuk bisa mereka ada jalan,” jelasnya.
Sedangkan di dalam kota, pekerjaan jalan lebih pada pengaspalan, seperti di Pasar Lama, Jalan Sosial, dan Jalan Rumah Sakit Yowari.
Untuk total anggaran yang dikelola Dinas PUPR, dana Otsus menjadi yang paling besar. Totalnya hampir Rp20 miliar, yang terbagi di semua bidang, yakni Bidang Air Minum, SDA, Teknik Penyehatan, dan Bina Marga.
“Kita yang paling besar ini memang dana Otsus. Dana Otsus ini hampir kurang lebih itu terbagi di semua bidang. Kurang lebih itu hampir 20 miliar. Itu terbagi semua di 3 bidang itu,” katanya.
Dana tersebut berasal dari Otsus Block Grant dan Otsus DTI.
Sementara untuk PAD, jumlahnya kurang lebih hampir Rp5 miliar. Dana PAD paling banyak dibagi ke Bidang Teknik Penyehatan dan Bina Marga.
“Kita untuk PAD ini saya tidak begitu hafal, cuman kurang lebih itu hampir 5 miliar PAD untuk kita kelola,” ujarnya.
Salah satu contoh pekerjaan dari PAD adalah pengecoran rigid jalan di Jalan Matoa yang tembus ke Pasar Lama, pengecoran di Pemandian Kali Biru, dan di Polomo. Namun panjangnya terbatas, hanya sekitar 100 hingga 200 meter, karena keterbatasan anggaran.
“Itu pun juga ada yang sudah tertagih dan ada yang belum. Karena kita menunggu ketersediaan anggaran, kalau ada baru kita menagih,” katanya.
Terkait kendala pembangunan, ia menyebut kendala yang hampir sama di mana-mana, yaitu adanya hak-hak masyarakat yang belum diselesaikan sehingga muncul komplain.
Namun sejauh ini semua pekerjaan tetap berjalan, karena diselesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Selama ini ya tetap semua berjalan selama masih bisa dilakukan dengan secara kekeluargaan dengan baik, memberikan penjelasan. Saya pikir mereka juga mengertilah,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama proyek jalan atau pembangunan berjalan, tidak ada hambatan yang berarti.
“Tidak ada hambatan. Semua berjalan baik,” katanya.
Menanggapi banyaknya lembaga pengusaha, seperti pengusaha asli Papua, Kadin, KAP, hingga Gapensi, ia memberikan saran agar tahun depan pengusaha bisa lebih tertib.
Menurutnya, yang pertama dan paling penting adalah pengusaha harus mempunyai raport yang baik. Artinya, pernah bekerja dan menjadi mitra pemerintah, serta tidak memiliki catatan-catatan buruk dan pekerjaan harus diselesaikan dengan bertanggung jawab.
“Yang pertama itu ya, pasti harus mempunyai raport yang baik. Itu satu, raport dalam arti mungkin sudah pernah bekerja, mungkin sudah pernah jadi mitra sehingga tidak ada catatan-catatan buruk di situ. Artinya pekerjaan harus sudah bertanggung jawab, selesai. Itu sebenarnya yang paling penting,” tegasnya.
Yang kedua, perusahaan harus memiliki kelengkapan administrasi, seperti pajak yang tidak terbengkalai dan harus wajib hidup terus, serta dukungan-dukungan lain dan surat-surat administrasi yang lengkap.
“Dengan mempunyai catatan yang baik, dengan pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap yang sudah pernah diberikan, saya pikir pasti diberikan lagi. Tapi apabila ada catatan yang buruk, ya mungkin jadi penilaian di situ untuk tidak diberikan lagi,” tutupnya.
(Yan Mofu)











