Opini

Ada Apa Dengan Penyerapan Akhir Tahun Anggaran 2022 di Kawasan Papua Pegunungan

5
×

Ada Apa Dengan Penyerapan Akhir Tahun Anggaran 2022 di Kawasan Papua Pegunungan

Sebarkan artikel ini
Triadika Nugraha

BeritaPapua.co — KPPN yang merupakan kepanjangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bertugas untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian/lembaga. Bahkan mulai tahun 2023 KPPN akan menyalurkan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah mitra kerja KPPN setempat. Di wilayah Papua pegunungan terdapat 1 unit KPPN, KPPN tersebut adalah KPPN Wamena yang berlokasi di Kabupaten Jayawijaya.

Pada tahun 2022, KPPN Wamena memiliki mitra kerja 79 satuan kerja vertikal Kementerian/Lembaga dan 8 kabupaten pemerintah daerah yang meliputi kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Nduga, dan Puncak Jaya. KPPN Wamena menyalurkan dua kategori belanja yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja Pemerintah Pusat disalurkan kepada satuan kerja vertikal Kementerian/ Lembaga, sedangkan transfer ke daerah disalurkan kepada pemda mitra kerja KPPN.

Berdasarkan data dari Online Monitoring SPAN (OMSPAN) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, data realisasi tahun anggaran 2022 pada mitra kerja KPPN Wamena lingkup Papua Pegunungan per 23 Desember 2022 sebesar 4,81 Triliun atau 91,30% dari pagu anggaran sebesar 5,27 Triliun. Realisasi sebesar itu merupakan gabungan dari realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 1,44 triliun atau 82,26% dari pagu anggaran 1,75 triliun dan transfer ke daerah sebesar 3,37 triliun atau 95,80% dari pagu anggaran 3,52 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai yang dikenal di masyarakat luas sebagai gaji, tunjangan, dsb, belanja barang seperti perjalanan dinas, sewa Gedung, belanja ATK, dsb, dan belanja modal seperti pembangunan Gedung, perbaikan jalan raya nasional, rehabilitasi rumah dinas, dsb. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 1,44 triliun terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 227,13 Milyar atau 79,34% dari pagu anggaran 286,28 Milyar, realisasi belanja barang sebesar 367,04 Milyar atau 86,00% dari pagu anggaran 426,80 Milyar, dan realisasi belanja modal sebesar 851,56 Milyar atau 81,54% dari pagu anggaran 1,04 Triliun.

Penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Capaian realisasi anggaran yang belum mencapai target sebesar 95% untuk belanja pegawai, 90% untuk belanja barang, dan 90% untuk belanja modal. Hal ini berpotensi tidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kawasan papua pegunungan. Hambatan yang terjadi dalam pencapaian target ini diduga dikarenakan pagu belanja pegawai yang terlalu besar jika dibandingkan dengan pegawai aktif yang ada, pelaksanaan kegiatan yang menggunakan belanja barang tidak jadi dilaksanakan, dan belanja modal yang terkendala ketidakpastian cuaca, kondisi keamanan, dan kendala non teknis lainnya di wilayah Papua Pegunungan. Selain itu kondisi internet di Papua Pegunungan yang kurang memadai menambah tantangan bagi pengelola keuangan dikarenakan hampir semua aplikasi pelaksanaan anggaran menggunakan aplikasi berbasis internet. Dari sisi Sumber daya manusia/ SDM sering terjadi mutasi / pergantian pengelola keuangan yang tidak diiringi dengan serah terima pekerjaan dan transfer pengetahuan/ilmu kepada pengelola yang baru sehingga proses pelaksanaan anggaran terkadang terhambat dikarenakan ada pergantian pengelola keuangan baru.

KPPN Wamena terus mendorong agar seluruh satuan kerja mitra kerja mencapai target realisasi anggaran dengan berbagai cara diantaranya konsultasi yang dapat dilakukan melalui whatsapp, penyediaan jaringan internet di KPPN Wamena sebagai antisipasi terhadap satuan kerja yang kesulitan internet, dan pemberitahuan rutin di grup whatsapp terkait informasi-informasi terbaru dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, KPPN mengharuskan pengelola keuangan (Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) memiliki sertifikasi kompetensi sehingga kendala SDM dapat dimitigasi yang berdampak pada pelaksaan anggaran sesuai dengan harapan.

Di sisa waktu yang tinggal menunggu hari sebelum akhir tahun anggaran 2022, satuan kerja masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan dan meningkatkan penyerapan anggaran sehingga target realisasi anggaran dapat tercapai. Dengan tercapainya target realisasi anggaran diharapkan timbul multiplier effect pada perekonomian Kawasan Papua Pegunungan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Oleh : Triadika Nugraha, Kepala Seksi PDMS KPPN Wamena

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *