Hampir 5 dekade konflik di Tanah Papua tak kunjung usai. Sebagai anak Papua yang lahir sebagai warga negara Indonesia serta mengajar di tanah ini, saya merasa perlu menyampaikan catatan akademik penting: konflik berkepanjangan ini tidak bisa dipahami semata sebagai persoalan keamanan. Ini adalah persoalan multidimensi yang melibatkan sejarah, politik, hak asasi manusia, pembangunan, identitas, dan keadilan sosial.
Pendekatan militeristik semata terbukti gagal menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, perjuangan bersenjata hanya memperpanjang siklus kekerasan dan penderitaan masyarakat sipil. Karena itu, solusi damai bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak yang bermartabat.
Dalam kerangka United Nations peacebuilding, konflik berkepanjangan tidak dapat diselesaikan melalui dominasi salah satu pihak. Yang diperlukan adalah transformasi konflik: mengubah relasi permusuhan menjadi ruang dialog.
Rakyat Papua yang menuntut pengurangan pendekatan militer dan menginginkan solusi damai sejatinya menyuarakan kebutuhan paling dasar: hidup aman, bermartabat, dan didengar. Di sisi lain, negara memiliki kepentingan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kedua kepentingan ini tidak perlu dipertentangkan—keduanya bisa dipertemukan dalam kerangka damai.
Paradigma keamanan modern kini menekankan human security keamanan manusia, bukan hanya keamanan negara. Artinya:
· Mengurangi operasi bersenjata,
· Mengutamakan perlindungan warga sipil,
· Menjadikan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan hak hidup sebagai inti keamanan.
Saya tegaskan: damai tidak lahir dari senjata yang lebih banyak, tetapi dari rasa keadilan yang dipulihkan.
Sejarah dunia membuktikan konflik panjang dapat diakhiri melalui dialog. Good Friday Agreement di Irlandia Utara, proses perdamaian Aceh, hingga rekonsiliasi Afrika Selatan adalah bukti nyata.
Papua juga membutuhkan model serupa: dialog bermartabat, bukan penyerahan salah satu pihak.
Saya mengajukan 5 langkah konkret:
1. Gencatan Senjata Kemanusiaan
Penghentian operasi ofensif kedua pihak, perlindungan warga sipil sebagai prioritas, serta pembentukan koridor kemanusiaan di daerah konflik.
2. Dialog Damai Inklusif Papua
Libatkan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, tokoh gereja (misalnya Dewan Gereja Dunia sebagai mediator moral), akademisi, pemuda dan perempuan Papua, serta representasi kelompok pro-kemerdekaan. Mediator independen yang dipercaya semua pihak. Prinsipnya: duduk bersama tanpa stigma, mendengar luka sejarah, mencari solusi politik non-kekerasan.
3. Demiliterisasi Bertahap di Wilayah Sipil
Bukan mencabut keamanan total, tetapi menarik pasukan non-esensial secara bertahap, mengganti pendekatan tempur dengan pendekatan sipil, serta memperkuat polisi sipil berbasis HAM.
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua
Mendokumentasikan trauma, kekerasan masa lalu, dan pelanggaran HAM sebagai jalan menuju pemulihan dan pengampunan sosial. Tidak ada damai tanpa kebenaran.
5. Pembangunan Berbasis Keadilan
Otonomi yang bermakna, perlindungan hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya yang adil, penghargaan terhadap hak ulayat, serta pendidikan dan ekonomi yang memberdayakan orang asli Papua.
Peran Masing-Masing Pihak
Bagi kelompok perjuangan Papua (OPM/KKB):
Geser perjuangan dari senjata menuju diplomasi politik damai. Utamakan keselamatan rakyat di atas strategi perang. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan warga sipil.
Bagi Negara Indonesia:
Kedepankan dialog dibanding pendekatan keamanan. Akui bahwa aspirasi politik tidak selalu harus dijawab dengan kriminalisasi. Buka ruang penyelesaian bermartabat.
Peran Gereja dan Masyarakat Sipil
Gereja di Papua secara historis bukan hanya lembaga rohani, tetapi ruang mediasi moral. Gereja dapat menjadi jembatan rekonsiliasi, memfasilitasi “meja damai Papua”, serta menjadi suara kenabian yang menolak pertumpahan darah. Seperti pesan Kitab Suci: “Berbahagialah para pembawa damai.”
Penutup: Papua Tidak Butuh Menang atau Kalah, Papua Butuh Damai
Solusi untuk Papua tidak lahir dari kemenangan militer, juga tidak dari perang tanpa akhir. Solusinya adalah keadilan, dialog, rekonsiliasi, dan keberanian bersama meninggalkan kekerasan.
Tanah Papua tidak membutuhkan lebih banyak darah tertumpah. Papua membutuhkan ruang untuk bernapas dalam damai.
Usulan prinsip bersama:
1. Hentikan kekerasan.
2. Mulai dialog.
3. Pulihkan keadilan.
4. Lindungi martabat manusia.
5. Bangun Papua sebagai rumah damai bersama.
Kiranya tulisan ini dapat didengar oleh para pengambil kebijakan negara ini, juga oleh para pejuang Papua Merdeka. Tanah Papua hanya ingin damai. Stop semua kepentingan dan kekerasan atas tanah ini!
Salam Damai.
