PBeritaPapua.co, Sarmi — Pejabat Bupati Kabupaten Sarmi Markus Mansnembra meminta kepada para honorer yang sudah membentuk forum supaya mulai Selasa (27/9) bersama ketua Aliansi Honorer Papua, Frits Awom selama seminggu ini bisa mendampingi teman-teman honorer Sarmi dan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten, sesegera mungkin tuntaskan kita punya persoalan honorer daerah.
Markus Mansnembra juga berjanji akan melakukan pengecekan setiap saat proses pemberkasan honorer ini hingga diumumkan nanti. Oleh karena itu beliau perintahkan kepada pihak BKPSDM dan juga sekda Sarmi harus ikut bersama tuntaskan persoalan honorer ini.
Menurut Pj. Bupati, mengenai hal honorer supaya semua jelas dan tidak saling lempar tanggung jawab juga berselisih pendapat, sehingga jangan ada lagi yang mengatakan bahwa kenapa di Kemenpan RB begini, di provinsi begini juga di Sarmi seperti begini.
Perintah bupati ini disampaikan, buntut dari aksi demo damai ratusan honorer di kantor bupati Sarmi yang dipimpin langsung oleh ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua Frits Awom, ynag di Terima oleh Pejabat bupati Markus Mansnembra Senin (26/9), didampingi oleh Sekda Elias Bakai serta para asisten dan pejabat lainnya, yang di kawal oleh aparat keamanan TNI-Polri. Dikutip dari website sarmikab.go.id
Yang mana para honorer menanyakan kinerja BKPSDM kabupaten Sarmi, dimana sejauh ini belum juga mengumumkan hasil pengangkatan kuota enam ratus (600) honorer yang telah diusulkan.
Awom juga meminta Pj. Bupati supaya memerintahkan kepada Sekda dan juga pihak BKPSDM Sarmi untuk segera mengeluarkan dan mengumumkan 600 nama honorer yang masuk dalam kuota sesuai usulan provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, hadir mewakili kepada BKPSDM Sarmi, Sidwas Muarsarsar selaku Kasubdit Pemutahiran data mengatakan bahwa pihaknya bisa saja mengumumkan jumlah honorer yang sudah di verifikasi dan validasi namun jumlahnya belum mencapai seratus persen, baru sekitar lima ratus dua belas (512) nama yang di Verfal atau masih kurang delapan puluh delapan (88) orang lagi, supaya mencukupi kuota dari Provinsi sebanyak 600 honorer.
Untuk itu, Sidwas tambahkan bahwa tentang pemberkasan ini pihaknya sudah menginformasikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Distrik yang ada untuk segera mengumpulkan data honorer, tujuannya agar ikut di dorong juga ke Kemenpan RB sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 30 September 2022.
(RH)
