Berita Papua, Jayapura — Forum Peduli Kursi Pengangkatan Masyarakat Adat (FPKPMA) wilayah Tabi-Saireri menyebut hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) DPR Papua kursi pengangkatan tidak jujur.
Hal tersebut tertuang baliho dalam demonstrasi yang digelar oleh para calon DPRP yang tidak lolos di halaman kantor Gubernur Papua pada Rabu 15 Januari 2025.
FPKPMA menuntut agar Mendagri menunda tahapan hingga proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura selesai.
“Meminta Kepada Mendagri Melalui PJ. Gubernur Papua Untuk Menunda Sambil Menunggu Proses Hukum Yang Sementara Berjalan di PTUN Waena,” tertuang dalam baliho pendemo.
Selain itu, FPKPMA menolak dengan tegas hasil kerja Pansel yang sesuai mekanisme dan peraturan pemerintah nomor 106 pasal 64.
“Menolak Dengan Keras, Hasil Kerja Pansel DPRP, Pimpinan Pdt. Albert Yoku, Tidak Jujur, Tidak Prosedural, dan Tidak Transparan Sesuai PP 106 Pasal 64,” tertulis di baliho pendemo.
Bahkan, FPKPMA juga menolak dengan tegas hasil keputusan Pansel DPR Papua.
“Menolak Dengan Tegas, Hasil Keputusan Pansel Nomor 6 dan 7/PANSEL-PP/1/2025 Karena Terindikasi Kolusi dan Nepotisme,” tertuang dalam baliho pendemo lainnya.
(Renaldo Tulak)
