Berita Papua, Jayapura — Anggota DPR Papua dari Fraksi Partai NasDem, Albert Meraudje, menyoroti pembengkakan anggaran untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua.
Hal ini mencuat setelah pejabat Gubernur Papua menyatakan bahwa anggaran PSU tidak dikurangi, melainkan justru ditambah menjadi Rp367 miliar.
Anggaran tersebut terdiri dari permintaan dana oleh KPU Provinsi Papua sebesar Rp168 miliar, Bawaslu Papua Rp151 miliar, aparat keamanan (Polri) Rp29 miliar, dan TNI Rp19 miliar.
Meraudje menegaskan bahwa pembengkakan anggaran ini patut dipertanyakan, terutama di tengah kondisi ekonomi Papua yang sedang lesu.
“Rakyat sedang bertanya-tanya, ini bukan kurang anggaran, malah ditambah. Apa maksud negara terhadap Provinsi Papua? Mau dibawa ke mana provinsi ini?” ujar Albert Meraudje diruang kerjanya, Selasa (4/3/2025).
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara. Inpres tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833 dan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 900/11/1804.
“Ini bicara tentang efisiensi anggaran, tapi kenapa justru ada permintaan tambahan anggaran yang begitu besar?” ungkap Meraudje.
Lebih lanjut, Meraudje mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran PSU sebelumnya.
“Yang Rp150 miliar saja belum ada pertanggungjawaban, sekarang minta tambah lagi. Sebelum PSU ini dilaksanakan, harus ada audit dulu. Anggaran Rp367 miliar ini harus dirinci, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu harus dipangkas,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa pos anggaran yang dinilai tidak efisien, seperti kampanye melalui media di Jakarta dan kampanye umum yang memakan biaya lumayan besar.
“Ini anggaran besar, lebih baik dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak anak-anak Papua yang belum bayar SPP sekolah di luar negeri, pasien-pasien di rumah sakit yang tidak bisa berobat karena tidak ada anggaran, dan jalan-jalan yang berlubang. Ini yang harus jadi prioritas,” ujarnya.
Meraudje juga menyoroti dampak lesunya ekonomi Papua terhadap masyarakat.
“Pedagang tidak bisa jualan, proyek-proyek mandek, petani tidak punya pembeli. Semua menunggu instruksi dari pusat. Di tengah kondisi seperti ini, bagaimana bisa kita menggelontorkan anggaran Rp367 miliar untuk PSU?” tanyanya.
Sebagai solusi, Meraudje mengusulkan agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilakukan melalui DPR Papua.
“Kita punya 45 anggota DPR. Lebih praktis dan hemat anggaran. Tidak perlu sampai Rp367 miliar, cukup Rp100-200 miliar saja. Ini lebih efisien dan tidak membebani rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pejabat Gubernur Papua yang diangkat melalui SK Depdagri harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.
“Bapak pejabat Gubernur harus memberikan pertanggungjawaban kepada Depdagri, dan Depdagri akan menyampaikan kepada Menteri Keuangan. Kalau provinsi tidak punya uang, jangan dipaksakan. Ekonomi sedang lesu, jangan malah membebani dengan anggaran yang tidak jelas,” tegasnya.
Meraudje menegaskan, sebagai wakil rakyat, ia akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua.
“Rakyat Papua butuh solusi nyata, bukan pembengkakan anggaran yang tidak transparan. Ini saatnya kita berpikir ulang dan memprioritaskan kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
