Berita Papua, Jayapura — Albert Meraudje, anggota Komisi IV DPR Papua dari Fraksi NasDem, bersama dengan Ondoafi (kepala suku Ormu), melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan infrastruktur jalan ruas Distrik Pasir II Kota Jayapura menuju Kampung Ormu, Kabupaten Jayapura.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan tersebut telah digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam peninjauannya, Albert Meraudje menyoroti beberapa masalah teknis dan lingkungan yang ditemui di lokasi pembangunan.
Menurutnya, pembangunan jalan yang telah berlangsung selama 3 tahun ini belum memenuhi standar teknis yang diperlukan.
“Dari sisi drainase, tidak ada drainase yang dibangun di kiri dan kanan jalan. Kemiringan jalan juga tidak memenuhi syarat kenyamanan dan keamanan,” ujar Meraudje saat meninjau lokasi, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Meraudje menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
“Kita tidak boleh menebang hutan di kiri dan kanan jalan karena itu adalah ciptaan Tuhan yang menjaga kestabilan tanah. Jika kita menebangnya, maka akan terjadi erosi dan pembangunan jalan ini menjadi sia-sia,” tegasnya.
Meraudje juga mempertanyakan manfaat pembangunan jalan tersebut bagi masyarakat.
“Apakah ada pertumbuhan ekonomi, perkampungan, atau kawasan wisata di sekitar jalan ini? Jika tidak, maka anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan ini bisa dianggap mubazir,” tambahnya. Ia berharap agar pada tahun anggaran 2025, pembangunan infrastruktur difokuskan pada lokasi yang benar-benar membutuhkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Daniel Toto, yang juga merupakan pemilik tanah di jalan Pasir VI, menyebut bahwa pembangunan jalan ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Jalan ini dibangun untuk pelayanan masyarakat, tetapi di lokasi ini belum ada penduduk. Penduduk justru berada di sebelah barat, yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan,” ujar Toto.
Toto juga mengungkapkan bahwa di wilayah tersebut terdapat potensi wisata dan hutan pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Ada objek wisata dan hutan pendidikan di sini yang bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak dan mahasiswa. Namun, pembangunan jalan ke arah timur ini sepertinya belum tepat sasaran,” katanya.
Ia berharap agar DPR Provinsi Papua dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur, terutama yang menggunakan anggaran negara.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
