Berita Papua, Jakarta — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Wilayah Jadetabek menggelar aksi damai di Jakarta pada Kamis (26/3/2026).
Dalam siaran pers, aksi ini menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dan lemahnya fungsi pengawasan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Aksi yang berlangsung tertib tersebut berhasil menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pimpinan massa diterima langsung oleh jajaran BPK RI, yang menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
“Aspirasi dari IMAPA menjadi perhatian kami. Segera akan kami sampaikan kepada seluruh perwakilan BPK yang ada di seluruh provinsi Tanah Papua untuk segera diaudit,” ujar perwakilan BPK RI di hadapan massa aksi.
Tuntutan utama yang disuarakan oleh IMAPA Jadetabek berfokus pada 4 poin krusial.
Pertama, mendesak BPK RI untuk melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap penggunaan dana MRP se-Tanah Papua.
Kedua, mendesak agar hasil audit diumumkan secara terbuka kepada publik, termasuk potensi kerugian negara yang ditemukan.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Kejaksaan Agung RI dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti hasil audit secara profesional tanpa tebang pilih.
Tuntutan ke-4 adalah pencopotan Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua yang dinilai gagal menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Ketua Umum IMAPA Jadetabek, Akianus Wenda, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial.
“Aksi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial demi memastikan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Akianus.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Pengge Penggu menyebut, pihaknya akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada realisasi nyata dari BPK RI. Tidak menutup kemungkinan akan adanya eskalasi aksi jika pemerintah dinilai tidak merespons.
“Jika BPK tidak segera menindaklanjuti hasil demonstrasi kami hari ini, ke depannya kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar dan melanjutkan aksi dengan eskalasi yang lebih tinggi,” tegas Pengge.
IMAPA Jadetabek mengapresiasi respons cepat dari BPK RI, namun menegaskan bahwa pengawalan terhadap proses audit akan terus dilakukan. Mahasiswa menuntut adanya audit yang nyata dan keterbukaan hasil kepada publik sebagai wujud komitmen dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan di Bumi Cenderawasih.
Aksi damai ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang menyebutkan MRP sebagai representasi kultural yang memiliki peran strategis melindungi hak-hak adat, agama, perempuan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Namun, mahasiswa menilai fungsi tersebut belum berjalan optimal, terutama terkait dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
(Redaksi)
