Berita Papua, Jayapura — Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih (DPP BMP) Republik Indonesia menggelar aksi pawai damai di Jalan Gerilyawan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (3/8/2026).
Ketua Umum DPP BMP RI, Max Abner Ohee, mengatakan aksi damai tersebut digelar untuk mengajak masyarakat menyambut bulan kemerdekaan dengan suasana tenang, sekaligus menanggapi isu-isu yang disebarkan sejumlah kelompok melalui media terkait rencana aksi hingga potensi tindakan anarkis.
“Kita di sini mau mengajak masyarakat untuk masuk kepada tahun kemerdekaan ini dengan rasa suka cita, juga menanggapi isu-isu oleh kelompok tertentu yang menyampaikan akan bikin aksi-aksi demo sampai kepada anarkis,” ujar Max di sela aksi demo.
Ia menyebut pihaknya berkolaborasi dengan Ketua Umum Dewan Adat Kota Jayapura dalam aksi tersebut untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, tokoh adat, dan lembaga di Kota Jayapura agar situasi kota tetap kondusif.
Max menegaskan aparat keamanan telah memisahkan lokasi aksi BMP dengan titik aksi KNPB di Abepura. Melalui orasinya, ia menyatakan penolakan terhadap segala bentuk tindakan anarkis yang disebutnya dilakukan oleh kelompok KNPB dan mitranya di wilayah pegunungan, termasuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
“Kita menolak semua tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok KNPB dan mitranya di pegunungan yang membunuh warga sipil. Kami minta aparat keamanan menindak tegas mereka yang melakukan pembunuhan kepada warga sipil di pegunungan,” tegas Max.
Ia menambahkan bahwa persoalan keamanan di wilayah pegunungan tidak boleh merembet ke Kota Jayapura, dan menegaskan komitmen menjaga kota tetap aman agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Max juga membantah isu yang beredar bahwa pihaknya akan menggelar aksi anarkis, menyebut pihaknya telah mengklarifikasi hal tersebut melalui media sosial.
Senada dengan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal DPP BMP RI, Ali Kabiay, menyatakan BMP mendukungan situasi keamanan yang kondusif di Kota Jayapura sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, dan budaya masyarakat.
Terkait situasi keamanan di Papua Pegunungan, Ali menyampaikan pihaknya mendukung langkah pemerintah dan aparat keamanan menghadapi kelompok yang disebutnya bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
“Bagi kami, membunuh warga sipil adalah pelanggaran HAM berat, apalagi mengeksekusi warga yang sudah tidak bersenjata. Warga yang hanya sebagai warga sipil biasa, itu adalah pelanggaran HAM berat,” ujar Ali.
Ia menjelaskan pawai damai yang digelar bertujuan memberi rasa aman kepada masyarakat Kota Jayapura yang disebutnya heterogen dari sisi suku dan agama.
Ali mengajak generasi muda Papua untuk bersama-sama berkontribusi positif membangun daerah, serta mengingatkan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945.
“Mari kita bersama-sama membangun Tanah Papua yang aman dan damai,” pungkas Ali.
(Renaldo Tulak)
