Berita Papua, Jayapura — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menemukan sejumlah permasalahan serius yang terjadi dalam sistem administrasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura.
Temuan ini terungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw didampingi Ketua Komisi V DPR Papua Bidang Kesehatan, Kamasan Jack Komboy, anggto Komsi V DPR Papua, Timiles Yikwa dan Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H Junaedi Rahim beserta staf DPR Papua melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada di RSUD Jayapura, Rabu (4/9/24).
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi yang dilakukan oleh perawat RSUD Dok II Jayapura pada Selasa (3/9/2024) terkait habisnya alat pendukung cuci darah bagi pasien.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, mengungkapkan bahwa hasil rapat menunjukkan adanya miskomunikasi di antara jajaran manajemen RSUD Jayapura.
“Dari pertemuan kita, kami menemukan adanya perencanaan yang tidak tepat dan miskomunikasi dalam koordinasi manajemen. Akibatnya, reagen (bahan yang dipakai cuci darah) yang sangat dibutuhkan tidak tersedia,” ujarnya kepada wartawan usai sidak.
Bahkan, kata Jhony Banua, telah mengusahakan ketersediaan reagen bagi pasien sesingkat-singkatnya sesuai janjinya kepada pihak keluarga pasien.
“Malam ini mereka akan mengirim reagen dengan pesawat, dan besok pagi sudah bisa melakukan cuci darah di RS Dok II. Tidak boleh ada penundaan lagi,” ujarnya.
Lebih mengejutkan lagi, kata Jhony, adanya kejanggalan dana pembiayaan untuk cuci darah pasien sebesar Rp 2,1 miliar namun baru terserap Rp 1,9 miliar tetapi bahan sudah habis terpakai.
“Ada pembiayaan untuk cuci darah itu Rp. 2,1 miliar yang baru terserap Rp 1,9 Miliar. Artinya masih ada uang sisa yang belum terserap. Tapi realita hari ini bahannya tidak ada berarti kan bukan soal uang uangnya. Masih ada tapi barang, tidak ada sama di obat-obatan, juga begitu uangnya masih ada, tapi obat-obatan tidak ada,” bebernya.
Selain masalah reagen, ketua DPR Papua menjelaskan beberapa permasalahan lainnya seperti BPJS yang tidak efektif.
“Di mana ada tenaga-tenaga medis yang belum menerima pembayaran meskipun klaim BPJS sudah diselesaikan hingga bulan April. Artinya di BPJS ada jasa di situ yang harusnya sudah bisa diselesaikan tapi sampai bulan ini tenaga medis masih mengeluh soal mereka punya jasa,” bebernya
Padahal kata Jhony Banua, DPR Papua telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 24 miliar untuk 3 rumah sakit milik pemerintah provinsi demi untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Karena uang kita sudah siapkan untuk bantu mereka tidak boleh mereka pulang dari RSUD Dok II dengan alasan bahwa tidak ada obat, tidak ada uang itu tugas pemerintah untuk berikan pelayanan dan jaminan kesehatan bagi setiap warga Indonesia lebih khusus orang asli Papua,” tegasnya.
Ketua DPR juga mengungkap adanya kelompok-kelompok kepentingan didalam manajemen RSUD Jayapura.
“Kami minta tidak ada lagi kelompok-kelompok tidak ada kepentingan-kepentingan di sini tugas kita adalah layani masyarakat kita tidak boleh lagi karena kelompok-kelompok lalu masyarakat kita yang susah,” tegasnya.
Menanggapi temuan ini, Ketua DPR Papua, Jhony Banua menekankan dua hal yakni, menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama orang asli Papua, yang tidak memiliki BPJS atau mengalami sakit berat dan segera menyelesaikan pembayaran gaji serta honor para tenaga medis.
“Kita mau orang asli Papua harus dapat jaminan itu. Banyak orang Papua kita yang tidak punya BPJS datang, mereka harus dilayani,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
