Berita Papua, Jayapura — Suasana RSUD Abepura mendadak tegang pada Jumat (7/11/2025) ketika Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit rujukan terbesar di Kota Jayapura.
Kunjungan tanpa pemberitahuan ini membuka tabir kondisi layanan kesehatan yang selama ini tersembunyi di balik laporan administratif.
Tanpa pengawalan berlebihan, Gubernur Fakhiri menelusuri lorong demi lorong ruang perawatan dan mendengar langsung keluhan para tenaga kesehatan yang selama ini bekerja dalam keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan.
Seorang perawat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keluhan yang telah lama terpendam.
“Sudah berbulan-bulan kami belum menerima insentif penuh. Jumlah tenaga medis terbatas, sementara pasien membludak,” ujarnya.
Perawat tersebut mengaku sering menangani lebih dari 10 pasien sekaligus dalam 1 shift tanpa alat pelindung diri yang memadai.
Keluhan serupa disampaikan tenaga kesehatan honorer yang mengaku bekerja penuh waktu namun status kepegawaian mereka tidak kunjung jelas.
“Kami ikut piket malam, tangani pasien kritis, tapi tetap dianggap tenaga tambahan. Ini tidak adil,” ujar salah seorang tenaga kesehatan.
Rosalia, petugas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), mengungkapkan kondisi yang lebih mengejutkan.
“Kami sudah sampaikan ke manajemen soal kendala yang kami hadapi tapi selalu tidak mendapat realisasi. Bahkan uang jasa kami hanya dibayar Rp250.000 yang harus berbagi dengan rekan kerja sebanyak 20-30 orang,” ungkapnya.
Dalam inspeksi mendadaknya, Gubernur Fakhiri menemukan sejumlah ruangan perawatan yang sempit dengan ventilasi buruk.
“Hari ini saya banyak menemukan alat medis vital rusak, dan sirkulasi udara yang tidak memadai untuk para pasien yang sedang dalam perawatan,” kata Gubernur Papua.
Pengamatan media di lapangan menemukan sejumlah keluhan tambahan dari tenaga kesehatan, di antaranya banyak ruangan yang tidak layak dan tidak dilengkapi alat pendingin udara (AC), melainkan hanya menggunakan kipas angin.
Iyut, salah satu tenaga kesehatan, juga mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan manajemen rumah sakit.
Ia menyoroti pengelolaan gizi yang diambil alih pihak ketiga dan perubahan fungsi driver ambulans yang merupakan ASN menjadi petugas pendorong oksigen.
“Secara medis ini hal di luar tupoksi, karena jika terjadi sesuatu terhadap pasien siapa yang akan bertanggung jawab,” terang Iyut.
Menanggapi temuan di lapangan, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pelayanan dasar di RSUD Abepura belum optimal.
“Ini bukan semata soal anggaran, tapi soal komitmen manajemen dan perhatian terhadap tenaga kesehatan,” tegas Fakhiri di hadapan sejumlah tenaga kesehatan.
Gubernur menekankan perlunya rencana belanja modal jangka lima tahun, termasuk pembenahan sistem rekrutmen dan kesejahteraan tenaga medis. Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, akan meninjau ulang pengelolaan dana operasional rumah sakit agar benar-benar menyentuh kebutuhan pelayanan dasar.
Sidak ini membuka realitas kondisi layanan kesehatan di Papua yang selama ini tertutup dalam laporan administratif. Di balik dinding RSUD Abepura, para tenaga medis terus berjuang dalam diam, di antara dedikasi tinggi dan kelelahan yang nyaris tanpa penghargaan.
(Redaksi)
