BeritaPapua.co, Jayapura — PDAM yang kini telah berubah nama menjadi PT Perusahaan Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani itu membeberkan sejumlah permasalahan yang dihadapi untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Kendala dari pelayanan itu akan berdampak didua daerah operasional PDAM, meliputi wilayah Kota Jayapura dan kabupaten Jayapura.
Ditemui awak media, Kamis (25/5) Direktur Utama, Entis Sutisna menjelaskan permasalahan yang dihadapi meliputi, Sumber Air, Debit Air, Kapasitas Produksi, Distribusi Air, Tuntutan serta Kesadaran Masyarakat.
Untuk sumber air, Entis mengatakan, terjadinya kerusakan di area sumber air yang mempengaruhi daya dukung lingkungan dalam menyerap air sebagai sumber cadangan air baku.
Kata dia, seharusnya ada daya dukung lingkungan dari dinas-dinas terkait untuk melakukan pelarangan dan regulasi di daerah kawasan sumber-sumber air PDAM.
“Pemerintah daerah membuat regulasi juga untuk pelarangan tinggal di daerah kawasan pegunungan Cyclop. Kalau mungkin institusi penegak hukum, kepolisian bisa membuat efek jera melarang orang atau melakukan penindakan terhadap masyarakat yang berada di daerah kawasan. Kalau kami berjuang sendiri berat,” ujarnya.
Kemudian untuk debit air, dia menjelaskan di seluruh sumber air yang dikelola PDAM mengalami penurunan yang signifikan karena ketergantungan terhadap curah hujan.
Entis menyebut, PDAM sendiri memiliki total 14 aliran sungai dengan jumlah 23 intake total 925 liter pengeluaran air perdetik, namun hal itu tidak bisa menjamin pelayanan yang maksimal.
“Karena sumber air yang kita kelola ini betul-betul areanya semuanya terbuka, kemudian menyebabkan oknum masyarakat itu bisa berada di area sumber air sehingga data dukung lingkungan ini memang sangat berpengaruh terhadap kondisi sumber air kita,” ungkapnya.
Bagaimana tindak lanjutnya, Entis menyampaikan harus ada sinergitas dalam menjaga kawasan sumber air serta ketergantungan terhadap curah hujan.
“Semuanya betul-betul tergantung hujan yang ada, sumber air yang kita miliki juga sudah dirambah orang akhirnya menyebabkan tidak ada kontinuitas yang menjadi terhadap debit yang saat ini kita kelola,” ungkapnya.
Sedangkan kapasitas produksi, Entis mengungkap, bahwa kurun waktu sejak 20 tahun terakhir belum pernah ada penambahan kapasitas produksi air bersih di Jayapura sementara penduduk semakin berkembang.
“Artinya 20 tahun ini pemerintah, apakah pemerintah pusat, kota, kabupaten, provinsi sangat lambat bahkan tidak ada sekali pembangunan penambahan kapasitas produksi,” tuturnya.
Kata dia, mestinya pemerintah segera melakukan penambahan dukungan kapasitas produksi pada sumber air baru sehingga PDAM optimal dalam melakukan pelayanan.
“Tidak ada penambahan sumber air baru, sementara masyarakat sudah banyak. Dulu kita mengelola cuma 300 ribu sekarang masyarakat kota sudah 400 ribu. Kabupaten itu sama masyarakat sudah banyak itu yang menyebabkan. Kalau ini tidak diberikan solusi itu akan menyebabkan kesulitan,” bebernya.
Dia berharap pemerintah daerah bisa bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa sumber air yang dikelola PDAM terjamin.
Entis menjelaskan bahwa untuk distribusi air kepada masyarakat tidak optimal karena keterbatasan kapasitas produksi air bersih yang ada saat ini.
Dirinya menjelaskan bahwa selama PDAM 31 tahun beroperasi belum pernah ada yang mengatur keluarnya air namun setelah menjabat Dirut barulah dia melakukan perbaikan.
“Kayak macam musim kemarau, saya harus mengatur air itu belum pernah ada dalam sejarah pelayanan kita karena selama ini air masuk kita aturnya di reservoar. Sekarang di sumber airnya, Kenapa, karena air yang ada sangat terbatas sehingga kita bagi. Misalnya ada 6 jalur pipa, 3 jalur pipa kita matikan supaya volume air yang masuk maksimal itu yang terjadi.Bagaimana menambah kapasitas produksi, artinya sumber-sumber air baru yang dimanfaatkan oleh PDAM,” beber Entis.
Dia juga mengungkap adanya tuntutan ganti rugi oleh masyarakat adat terhadap SPAM yang dikelola PDAM Jayapura, maupun yang belum diserahterimakan oleh Pemerintah Daerah.
Entis Sutisna juga menambahkan, bahwa kurangnya kesadaran dari para pelanggan PDAM dalam membayar rekening air.
(Renaldo Tulak)
