BeritaPapua.co, Jayapura — Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mengelola Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di 14 kampung yang ada di Kota Jayapura.
Program kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian, dilakukan oleh Kepala BPSDM Kemendesa, Luthfiyah Nurlaela dengan Penjabat Walikota Jayapura yang diwakili oleh Penjabat Sekda, Robby Kepas Awi yang dilakukan terpusat di Kantor Pemerintah Kampung Holtekamp, distrik Muara Tami, Jayapura, Rabu (10/5/23).
Namun secara bertahap program tahun ini akan di mulai pada 7 kampung, yaitu, kampung Kayo Batu distrik Jayapura Utara, kampung Tahima Soroma distrik Jayapura Selatan, kampung Mosso, Skouw Yambe dan Holtekamp distrik Muara Tami, kampung Nafri distrik Abepura, kampung Yoka dan Waena di distrik Heram, yang kemudian akan dilanjutkan dengan 7 kampung lainnya.
Kepala BPSDM Kemendesa, Luthfiyah Nurlaela mengatakan dengan kerja sama tersebut dapat memberikan dampak terhadap pengembangan Bumkam yang lebih aktif dalam memanfaatkan potensi, asset dan mampu mengembangkan investasi dan kerjasama.
“Jadi sudah dilakukan identifikasi, kondisi dan potensi Bumkam yang kemudian itu nanti akan ditindaklanjuti dengan bagaimana mengembangkan Bumkam tersebut,” ujarnya.
Bukan hanya itu, Kata Nurlaela, kementerian juga telah menyiapkan model pengembangan Bumkam yang dapat digunakan sesuai potensi, kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung dan peraturan perundangan lainnya.
“Selain itu, memberi dampak kebutuhan benefit dan profit kepada masyarakat kampung dan sebagai role model kerjasama dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan kampung di kota Jayapura dan kabupaten/kota lainnya di tanah Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan meningkatkan kemandirian dan kapasitas kampung beserta masyarakat di dalamnya dalam penguatan perekonomian masyarakat kampung, maka dibutuhkan pengembangan dan kolaboratif.
“Peningkatan kapasitas pengurus kampung secara mandiri melalui pelatihan. Kolaborasi lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat melalui wadah usaha ekonomi kampung yang memilki peran strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan kampung,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
