Berita Papua, Jayapura — Yakoba Lokbere, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan untuk kursi pengangkatan perwakilan Kabupaten Nduga, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi kursi pengangkatan melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus).
Meskipun dirinya telah lolos dalam seleksi perekrutan anggota DPRP Pegunungan melalui jalur Otsus, Lokbere menyebut bahwa proses seleksi, terutama untuk memastikan 30% keterwakilan perempuan, harus dilakukan secara adil dan terbuka.
Yakoba Lokbere, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR Papua periode 2018-2024 melalui kursi Otsus, kini kembali mendaftar sebagai calon anggota DPRP mewakili Nduga dan Papua Pegunungan.
Ia mengatakan bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berjalan profesional.
Namun, ia juga menegaskan bahwa transparansi dalam seleksi, khususnya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, harus menjadi prioritas.
“Tim seleksi sudah bekerja secara profesional, namun saya minta agar proses seleksi untuk 30% keterwakilan perempuan dilakukan secara adil dan transparan, tanpa campur tangan kepentingan politik tertentu,” tegas Lokbere lewat telepon selulernya, Kamis (13/2/2025).
Lokbere juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari UU Otsus tahun 2001, disebutkan bahwa tidak boleh ada intervensi dari ketua partai atau orang yang pernah mengikuti tahapan pemilu legislatif.
“Sudah jelas bahwa mereka yang pernah aktif dalam partai politik harus mengundurkan diri minimal 5 tahun sebelum mendaftar. Ini adalah aturan yang harus kita patuhi,” ujarnya.
Selain itu, Lokbere mengimbau Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bersikap netral dalam proses seleksi ini dalam memproteksi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
“MRP harus benar-benar selektif dan tidak asal menerima calon tanpa mempertimbangkan kepentingan OAP,” paparnya.
Lokbere juga menekankan pentingnya memilih calon yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik di masyarakat.
“Ini penting untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar mampu mempertanggungjawabkan tugas mereka,” pungkasnya.
(Redaksi)
