Berita Papua , Jayapura — Ketua I Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Pegunungan, Elpis Karoba, menyampaikan apresiasi kepada DPR Pegunungan atas respon positif terhadap keberadaan KAPP dan komitmen mendorong regulasi bersama pemerintah daerah.
Ia berharap, dapat mempercepat penerjemahan Undang-Undang Otsus Papua dan Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
“Kami sangat berterima kasih kepada DPR Papua Pegunungan yang berkomitmen mendukung regulasi. Ini menjadi harapan kami agar masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan, bisa maju dalam dunia usaha berbasis kerakyatan,” ujar Karoba dalam keterangan pers tertulis, Senin (23/6/2025).
Ia menekankan pentingnya penyamaan regulasi dengan Provinsi Papua induk, seperti Perdasi Nomor 12 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 45 Tahun 2018, guna memastikan kesetaraan peluang usaha.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton, tapi ikut terlibat aktif dalam perekonomian di delapan kabupaten ini,” tegasnya.
Karoba juga menyoroti kegagalan kepengurusan KAPP periode 2018-2023 di bawah Ketua Umum Musa Haluk dalam melaksanakan Konferensi Pusat (Konferpus) sesuai AD/ART. SK Gubernur yang mengukuhkan kepengurusan tersebut telah berakhir pada 28 Desember 2023, namun tidak ada tindak lanjut sebelum batas waktu enam bulan.
“Akibatnya, terjadi kekosongan kepengurusan selama empat bulan karena mantan Ketum ikut kontestasi Pilkada melalui Partai NasDem,” jelas Karoba.
Untuk mengisi kekosongan, Dewan Kehormatan (DK) KAPP kemudian mengeluarkan SK Penugasan Sementara (Plt) pada 21 April 2024 kepada Ketua I untuk menjalankan tugas organisasi.
Plt. Ketua Umum KAPP telah menyelenggarakan Konferensi Pusat ke-III tahun 2024 di Kabupaten Biak. Hasil konferensi, termasuk perubahan akta notaris dan SK Kemenkumham Nomor AHU-0001258.AH.01.08 Tahun 2024, telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk proses penerbitan SK baru.
“Kami yakin pemerintah tidak akan keliru karena dokumen yang kami serahkan sudah lengkap. Kami juga mengimbau semua pihak tidak terprovokasi informasi yang tidak benar,” kata Karoba.
Ia juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi lokal berbasis kerakyatan.
“Mari kita jaga kebersamaan dan tidak saling menjatuhkan. Orang asli Papua harus bahu-membahu memajukan wilayah kita,” pungkasnya.
(Redaksi)
