Berita Papua, Jayapura — Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Pegunungan, M. Garsuck Yikwa, menanggapi beredarnya informasi yang mengatasnamakan KAPP Pusat mengenai status kepemimpinan organisasi. Yikwa menegaskan bahwa kepemimpinan BPP KAPP periode 2018-2023 di bawah Musa Haluk telah berakhir berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor 188.4/505/2018 dan telah didemisioner melalui Sidang Pleno Konferensi KAPP 2024.
“Kami telah menetapkan Goodlief Woltter Baransano sebagai Ketua Umum KAPP Papua hasil Konferensi Pusat 2024,” jelas Yikwa dalam keterangan pers resmi, Selasa (23/62025).
Yikwa menyatakan, sesuai AD/ART KAPP, BPP KAPP wajib melaksanakan Konferensi Pusat (Konfepus) 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Namun, kepemimpinan periode 2018-2023 mengalami kekosongan selama empat bulan karena Musa Haluk ikut kontestasi Pilkada Papua Pegunungan lewat Partai NasDem.
“DK KAPP kemudian mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk menjalankan tugas organisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah DK KAPP tersebut sesuai aturan organisasi, di mana jika ketua berhalangan, tugas dialihkan ke Ketua I. Yikwa menegaskan, masa jabatan DK KAPP sama dengan BPP KAPP 2018-2023.
Yikwa mengklaim, laporan hasil Konferensi KAPP Pusat 2024 telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan sedang menunggu penerbitan SK. Ia menuding mantan BPP KAPP 2018-2023 melanggar aturan organisasi dan merusak citra KAPP.
“Kami yakin pemerintah tidak akan keliru karena dokumen kami lengkap, termasuk perubahan akta notaris dan SK Kemenkumham Nomor AHU-0001258.AH.01.08 Tahun 2024,” tegasnya.
Yikwa menyatakan, Musa Haluk tidak memiliki dokumen resmi karena masih menggunakan akta lama periode 2018-2023.
“Segala kegiatan yang mengatasnamakan KAPP di seluruh Papua, khususnya Papua Pegunungan, adalah tidak sah,” tegasnya.
Yikwa mengapresiasi DPR Papua Pegunungan yang merespons positif keberadaan KAPP dan berkomitmen mendorong regulasi untuk pengusaha asli Papua sesuai amanat Otsus.
“Kami berterima kasih atas dukungan DPR, namun persoalan internal KAPP adalah dinamika organisasi yang akan terbuka dengan kebenaran dokumen,” ucapnya.
Ia mengimbau semua pihak tidak terprovokasi informasi salah dan mengajak masyarakat asli Papua di Papua Pegunungan bersatu mendukung program pemerintah.
“Kita harus bahu-membahu meningkatkan ekonomi lokal berbasis kerakyatan sesuai tujuan KAPP,” pungkasnya.
(Redaksi)
