Berita Papua, Jayapura — Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Spei Yan Bidana, menjadi satu-satunya pemimpin di Papua yang tidak menggunakan ajudan selama dua periode masa jabatannya. Hal ini diungkapkan dalam keterangan yang diterima pada Senin (13/4/2026).
Meskipun secara aturan pejabat daerah berhak dan seharusnya dikawal oleh ajudan dari kepolisian berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2017, Bupati Bidana justru memilih bertugas tanpa pengawalan pribadi.
Dosen Antropologi Budaya Universitas Okmin Papua, Etius Kasipka, menilai sikap Bupati Bidana berbeda dengan kepala daerah lain di Indonesia yang umumnya dikawal ketat ajudan atau polisi berpangkat tinggi.
“Beliau tidak mau dikawal. Tidur sendirian, berolahraga sendirian, ke kantor, hingga perjalanan dinas ke luar maupun dalam daerah pun sendirian. Kadang jika ada pemuda, diajak ikut bersama. Artinya, tidak ada ketakutan terhadap siapa pun,” ujar Etius.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan bahwa Bupati Bidana tidak memiliki musuh politik, tidak ada dendam, serta tidak terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Bagi beliau, semua orang adalah saudara,” tambah Etius.
Secara regulasi, Perkap Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa personel polisi yang ditugaskan sebagai ajudan maksimal dua orang per pejabat, dengan tugas pengawalan, pelayanan, pengaturan jadwal tamu, pendampingan acara resmi, serta menjaga keamanan fisik pejabat. Ketentuan ini juga dijabarkan dalam peraturan bupati masing-masing daerah.
Dengan tidak menggunakan ajudan, Bupati Spei Yan Bidana dinilai telah menghemat anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk biaya pengawalan dan fasilitas pendukung.
Spei Yan Bidana dikenal sebagai birokrat, akademisi, dan ahli perencanaan pembangunan. Semasa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Pegunungan Bintang selama 13 tahun, kemudian menjabat definitif selama 3 tahun. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Alam Papua.
Di bidang organisasi, Bidana tercatat sebagai Ketua KNPI dua periode, pendiri Komapo, Ketua Partai PDIP Papua Pegunungan saat ini, serta pendiri Universitas Okmin Papua.
Ia dikenal dekat dengan masyarakat, hadir di tengah warga dari berbagai latar belakang untuk memberi edukasi, nasihat, serta membangun harapan masa depan.
Etius Kasipka menilai kepala daerah lain di Papua perlu belajar dari Bupati Pegunungan Bintang. Menurutnya, banyak ditemukan pejabat yang justru hidup dalam kekhawatiran, termasuk takut tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pejabat yang dikawal justru takut OTT, sehingga selalu gelisah,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
