Papua Tengah

Legislator Papua Tengah Soroti Bansos Yang Tak Tepat Sasaran, Desak Penyalurannya Lewat Rekening Desa

0
×

Legislator Papua Tengah Soroti Bansos Yang Tak Tepat Sasaran, Desak Penyalurannya Lewat Rekening Desa

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II DPR Papua Tengah, Yones Waine. (Ist)

Berita Papua, Nabire — Anggota Komisi II DPR Provinsi Papua Tengah, Yones Waine, mengkritik sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah kerjanya yang dinilai tidak tepat sasaran.

Kritik ini, kata Waine muncul di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah melalui berbagai program bantuan sosial.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan melalui dinas terkait di kabupaten tidak sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Selama ini penyaluran bantuan sosial, koperasi industri, dan perdagangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas terkait, realisasinya kepada masyarakat sangat tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Waine saat dikonfirmasi, Jumat (1/8/2025).

Sebagai mitra kerja pemerintah, Legislator ini menyoroti adanya ketidaksesuaian antara target penyaluran dengan realisasi di lapangan.

Ia menilai sistem yang berjalan saat ini tidak efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebagai solusinya, Waine merekomendasikan agar penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui rekening desa. Langkah ini dianggap dapat memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar menyalurkan bantuan sosial melalui rekening desa. Dengan begitu, peningkatan ekonomi benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tegas Waine.

Komisi II DPR Provinsi Papua Tengah berkomitmen menggunakan fungsi pengawasan secara optimal terhadap penyaluran bansos dari pemerintah pusat dan provinsi kepada delapan kabupaten di Papua Tengah. Langkah ini bertujuan mempercepat peningkatan ekonomi rakyat sekaligus mencegah praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah daerah.

Yones berharap dengan pengawasan yang ketat dapat memastikan efektivitas program dan mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Komisi II DPRPT siap memfungsikan fungsi pengawasan sebagai langkah baik untuk percepatan peningkatan ekonomi rakyat, agar penyaluran bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya,” pungkas Waine.

(Renaldo Tulak)