Berita Papua, Nabire — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Yones Waine, mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan Timika untuk segera menyelesaikan konflik tapal batas wilayah di Kapiraya.
Konflik yang melibatkan Suku Mee dan Suku Kamoro ini bersumber dari sengketa batas wilayah administrasi pemerintahan ke-3 kabupaten tersebut, sehingga Waine meminta agar Pemerintah menelusuri terhadap pihak-pihak yang memicu konflik ini.
“Sebelumnya Suku Mee dan Suku Kamoro hidup berdampingan dengan baik. Pemerintah daerah harus menelusuri siapa pelaku yang mendongkrak konflik ini,” ujar Waine, kepada BeritaPapua.co, Selasa (25/11/2025).
Menurut Waine, konflik yang berkepanjangan sejak 2023 ini dipicu oleh masuknya operasi tambang emas ilegal bernama Zomllion Industri Hef Indonesia di wilayah tersebut.
Dia mendesak pemerintah daerah Timika, Deiyai, dan Dogiyai mengambil langkah tegas mengusut pelaku tambang emas ilegal tersebut.
Untuk penyelesaian sengketa tapal batas wilayah selatan di Kapiraya, Waine mengusulkan agar dikembalikan kepada hak ulayat tanah adat.
“Batas-batas wilayah tersebut, Suku Kamoro dan Suku Mee mereka tahu batas alamnya,” jelasnya.
Waine menekankan urgensi penanganan serius dari ke-3 pemerintah daerah sebelum konflik memakan korban jiwa dari kedua suku yang merupakan penduduk asli Papua.
“2 suku ini merupakan suku orang asli Papua yang harus pemerintah daerah selesaikan cepat,” pungkas Waine.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, maupun Timika terkait desakan untuk penyelesaian konflik ini.
(Renaldo Tulak)
