Berita Papua, Nabire — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPR PT), Yones Waine, mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Tengah hingga Rp 1,9 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyampaikan keberatan atas kebijakan pemerintah pusat memangkas dana Otsus tersebut.
Menurutnya, pemotongan anggaran ini sangat tidak tepat mengingat status Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih memerlukan dukungan dana besar untuk pembangunan.
“Negara membentuk banyak daerah otonomi baru, seharusnya juga memperbanyak anggaran dana otonomi daerah, bukan justru mengurangi dan memotong,” ujar Waine kepada BeritaPapua.co, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa dana otsus tersebut sangat penting untuk merealisasikan berbagai program pembangunan daerah, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi rakyat dan perkantoran pemerintahan di Papua Tengah.
Waine menyebut bahwa Provinsi Papua Tengah baru berusia 3 tahun sejak pembentukannya, sehingga masih banyak kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
“Pemotongan ini sangat menghambat seluruh pembangunan daerah. Negara justru melimpahkan beban masalah yang besar kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak
