Berita Papua, Nabire — Politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Yones Waine, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah untuk segera membentuk 8 tim pendataan pembangunan jalan dan jembatan di seluruh kabupaten wilayah Papua Tengah.
Menurut Waine, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Tengah membutuhkan data akurat terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran, termasuk APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, hingga Anggaran Dana Desa.
“Pembentukan delapan tim pendataan pembangunan fisik ini harus dilakukan secepatnya, idealnya sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2026,” ujar Waine kepada BeritaPapua.co, Minggu (19/10/2025).
Ia menekankan pentingnya pendataan tersebut agar Dinas PUPR dapat merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan yang telah berstatus APBD Provinsi pada tahun anggaran 2026 secara tepat sasaran.
Anggota DPR Papua Tengah ini juga menyoroti penggunaan Anggaran Dana Desa yang selama ini kerap dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Selama ini Anggaran Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik yang seharusnya dibiayai APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Akibatnya, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di tingkat desa dan peningkatan ekonomi desa menjadi sangat minim,” beber Waine.
Menurutnya, kepala desa selama ini menanggung beban sorotan publik, padahal kesalahan terbesar terletak pada pemerintah daerah yang minim dalam merealisasikan APBD.
“Anggaran Dana Desa sebesar Rp400 juta sudah berhasil membangun infrastruktur daerah, sementara APBD yang mencapai triliunan rupiah justru sangat minim realisasi pembangunan fisiknya,” pungkas Yones Waine.
(Renaldo Tulak)
