Berita Papua, Jayapura — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Thobias Bagubau, angkat bicara mengenai rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya belakangan ini. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan menarik pasukan militer dari wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers tertulis kepada Berita Papua, Senin (6/7/2026).
Bagubau menyebut kondisi keamanan di Intan Jaya meningkat tajam dalam 2 bulan terakhir.
“Situasi yang tidak terkendalikan itu terjadi dalam bulan Mei dan Juli di Kabupaten Intan Jaya,” ujarnya.
Ia menilai kondisi Papua secara keseluruhan tidak membaik selama masa kepemimpinan Prabowo.
“Situasi dan keadaan di Papua ini sangat memprihatinkan, kemudian tidak terkendalikan selama kepemimpinan beliau, yang kita lewati satu tahun setengah ini,” ungkapnya.
Bagubau meminta Presiden, sebagai panglima tertinggi, bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk segera bertindak.
“Kami berharap supaya Pak Presiden sebagai panglima tertinggi negara Republik Indonesia, juga Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Panglima Polri, segera mengevaluasi penempatan militer di tanah Papua, terutama di Kabupaten Intan Jaya,” ujarnya.
Ia menuding aparat yang bertugas di wilayah pegunungan Papua Tengah dan Papua Pegunungan telah bertindak membahayakan warga sipil. Bagubau mendesak agar pasukan yang dikirim dari Jakarta segera ditarik.
“Mereka melakukan tindakan yang sangat membahayakan rakyat sipil, rakyat dan juga masyarakat biasa, hamba-hamba Tuhan di daerah,” katanya.
Menurutnya, aparat tidak membedakan sasaran saat beroperasi di lapangan.
“Mereka tidak membedakan mana yang hamba Tuhan, mana yang ibu-ibu, mana yang anak-anak kecil, mana yang masyarakat warga sipil biasa. Mereka tidak fokus ke musuh mereka yang utama, yaitu teman-teman TPN-OPM, tetapi yang sasaran itu kena ke masyarakat,” bebernya
Bagubau memperingatkan, jika pemerintah pusat tidak bertindak, pihaknya akan mendorong keterlibatan pihak luar.
“Kalau memang Pemerintah Pusat tidak melakukan ini, tidak ada tindakan sama sekali, kebijakan mereka itu dianggap benar,” katanya.
Ia mengusulkan agar media internasional diberi akses masuk ke Papua.
“Kami mengusul supaya wartawan asing, media internasional turun ke Papua, meliput semua yang sedang terjadi, tindakan-tindakan militer Indonesia yang terjadi di tanah Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sebaiknya dilibatkan bila pemerintah tidak kunjung menyelesaikan persoalan tersebut, agar bisa turun ke Papua.
“Memantau, melihat situasi dan perkembangan yang terjadi di Papua,” katanya
Bagubau juga mendesak para pemimpin daerah di tanah Papua untuk bersikap tegas. Ia meminta asosiasi gubernur, asosiasi bupati, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) segera
“mengambil sikap atas semua kejadian yang terjadi di tanah Papua,” lalu menyampaikan hasil kesepakatan itu kepada pemerintah pusat.
Ia menggambarkan situasi warga saat ini dalam kondisi mencekam.
“Masyarakat hari ini kan ketakutan. Masyarakat hari ini kan mengungsi besar-besaran,” ujarnya.
Bagubau menekankan pentingnya pertemuan antara Panglima TNI, para Kapolda se-Papua, dan pemangku kepentingan daerah lainnya.
“Situasi yang terjadi di tanah Papua tidak boleh diabaikan, karena ini menyangkut kemanusiaan, menyangkut nyawa manusia,” imbuhnya.
Bagubau turut menyoroti insiden yang menurutnya terjadi 2 hari sebelum pernyataannya disampaikan: dugaan penembakan terhadap seorang perempuan yang tengah hamil 7 bulan oleh aparat TNI di Intan Jaya.
“Ibu-ibu hamil yang ditembak oleh TNI itu, anaknya tujuh bulan, ini kan pelanggaran hak asasi manusia,” katanya. “Itu kan sudah dilindungi oleh undang-undang, undang-undang kita, kemudian undang-undang internasional juga. Itu tindakan-tindakan yang biadab, tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi dan melanggar juga hak asasi manusia,” bebernya.
Ia mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas secara independen dan meminta pelaku dijatuhi hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera secara hukum.
“Harus betul-betul melakukan penyelidikan oleh setiap pihak, baik itu pihak gereja ataupun jaringan-jaringan yang ada, supaya itu harus dituntaskan,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
