Berita Papua, Jayapura — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Tengah sebagai agenda utama kunjungan kerjanya.
Desakan itu muncul setelah belasan warga sipil dilaporkan tewas dalam sebulan terakhir di Kabupaten Puncak dan Dogiyai.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai, Silas Yasipa, mengungkapkan bahwa sedikitnya 9 hingga 12 warga sipil tewas dalam konflik bersenjata yang diduga melibatkan aparat TNI-Polri dan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak pada 13 April 2026.
“Perlu saya sampaikan, Pak Gibran, setidaknya 9 hingga 12 masyarakat sipil tewas akibat konflik bersenjata yang diduga antara OPM dan TNI-Polri di Kabupaten Puncak,” kata Silas melalui sambungan telepon, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa insiden terjadi di Distrik Pogoma dan Distrik Kembru ketika aparat keamanan menggelar operasi pada 13 dan 14 April 2026. Para korban berasal dari kalangan sipil, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Selain kejadian di Puncak, Silas juga menyoroti tragedi di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026. Menurutnya, insituasi bermula dari pembunuhan seorang anggota polisi yang hingga kini belum terungkap secara jelas. Tindakan aparat sebagai respons atas kejadian tersebut berujung pada jatuhnya korban sipil.
“Hingga 3 warga sipil tewas, termasuk seorang ibu berusia 60 tahun,” ujar Silas.
Ia meminta agar kunjungan kerja Wapres Gibran ke Papua Tengah tidak bersifat seremonial, tetapi fokus pada penyelesaian persoalan mendasar.
“Penyelesaian masalah-masalah krusial, termasuk dugaan pelanggaran hak yang terjadi di Papua, terutama di Dogiyai dan Puncak, harus menjadi agenda penting dan mendesak,” tegasnya.
Silas juga mendesak petinggi TNI-Polri untuk segera mengevaluasi kinerja anggotanya di wilayah konflik.
Tokoh pemuda Dogiyai, Darius Yobe, meminta aparat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan anggota polisi yang menjadi pemicu kekerasan di Dogiyai. Menurutnya, kronologi kejadian masih belum jelas sehingga memicu ketegangan berkepanjangan.
“Awal kejadian belum jelas, termasuk pembunuhan anggota polisi. Setelah itu situasi mulai memanas lagi,” kata Darius.
Ia menyebut bahwa pascainsiden tersebut terjadi penembakan yang menewaskan warga sipil. Namun, proses investigasi dinilai belum maksimal.
“Komnas HAM sudah turun observasi, tapi belum ada data tempat kejadian perkara yang jelas. Mereka belum membentuk tim investigasi TKP,” ujarnya.
Darius menegaskan bahwa pengungkapan harus dilakukan secara bertahap dan transparan.
“Harus diungkap dulu pelaku, motif, dan asal senjata dalam pembunuhan polisi itu. Setelah itu baru kasus warga sipil diselesaikan,” katanya.
Sebab menurutnya, pelaku utama harus diproses secara tegas untuk memberikan kepastian hukum.
Ia menilai momentum kunjungan kerja Wapres perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
“Kalau Bupati dan DPRD Dogiyai bisa menyampaikan langsung kepada Wakil Presiden, tentu ada peluang solusi. Persoalan kemanusiaan di Dogiyai harus disampaikan secara langsung,” ujarnya.
Tokoh pemuda Puncak, Tolly Wanimbo, meminta pemerintah pusat segera menghentikan operasi militer di Puncak serta menangani dugaan pelanggaran HAM secara serius.
Tolly juga mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran untuk memberi perhatian penuh pada keselamatan warga sipil di Papua Tengah.
“Langkah konkret pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan eskalasi konflik bersenjata yang telah menimbulkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
