Jayapura, BeritaPapua.co — Upaya pemulangan masyarakat Saireri yang “terjebak” akibat Pembatasan sosial di Jayapura selama beberapa bulan terakhir khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, mendapat Sedikit Kendala. dimana pihak Pemda dan tim gugus tugas Covid 19 belum siap menerima Kepulangan sebagian Warga Saireri asal Kab.Yapen yang tersisa dan meminta untuk dibatasi Jumlah Penumpang minimal 80 orang, Karena Tim Gugus tugas Covid-19 Yapen mengalami Kesulitan Akibat Penambahan Pasien Positif yang merupakan bagian dari Penumpang Kapal pengangkut warga Yapen dari Jayapura.
Terkait ini, koordinator pemulangan warga Saireri, Boy Markus Dawir (BMD) Rabu 1 Juli 2020 bertempat di Kediamannya, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemda dan Tim Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Yapen.
Hal ini kata BMD berbeda perlakuan dengan yang dilakukan Pemda Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak maupun Kabupaten Waropen yang justru merespon pemulangan warganya dengan menyiapkan armada warganya, menurutnya Pemda Yapen ada berbuat apa kepada masyarakatnya yang ada di Jayapura? Kan tidak terlalu banyak membantu Jadi seharusnya berterimakasih Jangan di halang halanggi itukan mereka maupulang kerumah mereka untuk bertemu keluarga yang kurang lebih 4 bulan sudah berpisah apakah Pemda siap menanggung biyaya hidup mereka,”Ujarnya
Proses pemulangan Ribuan warga Saireri ini sudah mengikut semua Prosedur Kesehatan Covid-19 seperti Rapid tes berulang ulang apabila ada yang Reaktif tidak di Berangkatkan dan mendapat Pengobatan tapi apabila Negatif bisa diberangkatkan.
Pihaknya selaku Wakil Rakyat Utusan daerah Saireri selaku penanggung jawab atas Rakyatnya telah berkoordinasi dengan Polda dan Kodam XVII Cenderawasih, Tim Gugus tugas Covid-19 Provinsi Papua termasuk didukung oleh anggota MRP wilayah adat Saereri Guna Proses pemulangan warga,”Ucap Boda kepada Wartawan.
Boy juga ungkapkan Kekesalannya terhadap Pemda dan tim gugus tugas termasuk Dandim 1709 Serui yang terkesan tidak merespon pemulangan warga sehingga Boy berencana akan mengirimkan surat ke panglima di Mabes TNI. “Kalau Dandim disana mau ambil alih proses pemulangan ya silahkan, itu sangat baik sehingga kami tidak perlu memikirkan apa – apa termasuk semua yang sudah kami kerjakan disini untuk ribuan orang ini,”Ujarnya.
“Yang jelas saya lakukan ini karena saya memiliki kewajiban membantu masyarakat disana. Kalaupun dalam perjalanan ada yang reaktif maka bisa langsung ditangani karena pemerintah provinsi juga sudah memberikan anggaran Rp 2 miliar untuk penanganan covid,”Ungkapnya.
(Red)
