BeritaPapua.co, Jayapura – Polemik Surat perjalanan dinas ke Amerika yang dikeluarkan oleh Sekertaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, kini mendapat klarifikasi oleh Ketua DPRP Jhony Banua Rouw, saat membuka Orentasi Pembekalan Anggota DPR Papua Kursi Otsus dan Pergantian Antar Waktu (PAW) di Sunny Garden Sentani, kabupaten Jayapura, Jumat (23/4).
Klarifikasi tersebut guna mencegah perbedaan pandangan dari publik kepada Lembaga, Karena menurut Jhnoy Banua Rouw surat perjalanan dinas tersebut tidak sesuai dengan mekanisme di lembaga legislative DPR Papua.
“Olehnya itu atas nama lembaga dewan terhormat saya Selaku Ketua DPRP ingin mengklarifikasi semua Informasi tersebut terkait surat Perjalanan Keluar Negeri yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Provinsi Papua,” Ujarnya.
Selaku pimpinan DPR Papua, Ia telah mengundang Sekwan yang bertanggung jawab menandatangani surat Perjalanan Keluar Negeri sebanyak tiga kali, agar mendapat klarifikasi bersama terkait beredarnya surat tersebut hingga diketahui publik, agar tidak ada perbedaan pendapat.
“Dimana kita harus tahu bersama kenapa surat itu bisa dikeluarkan, tujuannya apa, landasannya apa, anggarannya darimana, tetapi undangan saya selaku pimpinan dewan sebanyak tiga kali tidak ditanggapi dengan tidak memberikan alasan yang jelas kepada kami selaku pimpinan, untuk itu sangat penting untuk kami DPRP Melakukan Klarifikasi,” Ucapnya
Empat pernyataan klarifikasi Ketua DPR Papua bahwa, “Pertama terkait surat tersebut didalam lembaga DPRP tidak ada agenda perjalanan dinas keluar Negri artinya didalam buku APBD/ (DPA) DPRP tidak ada biaya perjalanan dinas ke Luar negeri. Kedua Agenda Perjalanan dinas keluar Negri tidak pernah ada Pemberitahuan dan tidak pernah diputuskan bersama atau karena situasional lalu dibahas dalam internal DPRP lalu memutuskan. bahwa ini penting untuk kita pergi karena ada masalah kursial tentang mahasiswa Papua diluar negeri maka kita bentuk tim untuk berangkat, ini sama sekali tidak pernah kami selaku Pimpinan mengetahuinya. Ketiga adalah dalam menyiapkan surat tersebut kami selaku pimpinan tidak mengetahui bahwa ada surat untuk melakukan perjalanan keluar negeri oleh anggota DPRP, ke Empat adalah surat tersebut ditujukan kepada KBRI Republik Indonesia yang ada di Washington isinya adalah mohon difasilitasi kunjungan DPRP bersama Tim yang didalamnya ada anggota DPR RI, DPRP dari beberapa Komisi, Sekwan ada Staf tenaga ahli dari DPRP tetapi juga ada staf Bapeda yang bukan stafnya Sekwan dan ini yang menjadi pertanyaan ko mengapa Sekwan bisa membuat Surat meminta ijin untuk berangkatkan Orang yang bukan ada dibawa tupoksinya Sekwan, ini sudah melampaui kewenangan.”
Surat tersebut hanya untuk memfasilitasi kegiatan namun dalam pernyataan klarifikasi Sekwan secara pribadi lewat media bahwa maksud surat tersebut untuk permohonan ijin Visa yang harus ditujukan kepada Duta besar (AS) yang ada di Indonesia.
Menurutnya, Jhonybahwa tujuan surat tersebut salah alamat dan juga isi suratnya tak menyebutkan untuk meminta visa tetapi meminta fasilitasi pertemuan.
“Mekanisme perjalanan keluar Negri harus punya Pasport Dinas yang mendapat Ijin dari Mendagri agar dapat ijin luar Negri dan kalau Ijin ini mau keluar harus dilampirkan (DPA) DPRP untuk jadi bukti bahwa ada anggarannya, inikan di DPRP tidak ada anggaran nya kodisini sudah ada Visa dan ini merupakan hal yang salah dan tidak boleh terulang lagi, karena ini cara kerja yang menghabiskan Uang Rakyat di Papua,” tegasnya.
Untuk itu Ia meminta keujuran dan keterbukaan kepada masyarakat, sehingga menurutnya anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk masyarakat.
Untuk itu mari kita saling jujur dan terbuka sesama kita dan terutama kepada Rakyat kita jangan kita selalu membohongi mereka karena Rakyat kita ini masih banyak yang mengalami kesusahan, lebih baik kita gunakan anggaran kita untuk menyentuh langsung rakyat kita di Papua ini,” Pungkasnya JBR.
(Andre Fonataba)
