BeritaPapua.co, Jayapura — Marak isu terkait dana Kampung di wilayah Pegunungan Papua yang dipakai mendanai pembelian senjata untuk para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak menjelaskan aliran dana kampung dari pusat.
“Sejak 2015 dana kampung sudah diatur, setelah diluncurkan jadi dari pusat itu langsung melalui KPKN, KPKN langsung ke Bank Papua, kita hanya mengetahui saja. Langsung masuk ke rekening kepala kampung,” ujar RHP.
Dana kampung masuk ke rekening kepala-kepala kampung, Pagawak mengatakan sudah merupakan keputusan presiden dan tidak bertanggung jawab ketika dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya.
“Dan itu karena sudah keputusan presiden, presiden sudah perintahkan seperti begitu. Apapun yang terjadi kami tidak bertanggung jawab. Penyalurannya sudah seperti itu, masuk ke rekening kepala kampung,” ujarnya.
Dana kampung untuk kabupaten Mamberamo Tengah, Dia mengatakan pemanfaatannya jelas dengan meresmikan beberapa gereja diluar Papua.
“Buktinya saya kemarin baru meresmikan 1 gereja di pulau Kalimantan, Kupang lagi dibangun,Toraja lagi dibangun, Itu sumbangan dari dana Kampung, sumbangan dari para pegawai,” terangnya.
Bupati RHP mengaku mendapat sumbangan dari kepala kampung dan para ASN untuk pelayanan Pemkab Mamteng diluar prioritas.
“Kepala kampung mengambil tindakan, pegawai juga mengambil tindakan insentif mereka korbankan untuk membantu pelayanan pemerintah diluar prioritas, seperti kegiatan gereja. Kegiatan masyarakat lain sumbangan dari dana kampung juga,”
Untuk kabupaten Mamberamo Tengah, Pagawak dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada dana kampung dipakai mendanai KKB.
“Untuk Mamberamo Tengah sampai hari ini, tidak ada dana kampung yang dipakai untuk seperti dimaksud, pembelian senjata dan lain-lain,” ungkap RHP.
Pagawak meminta kepada pemerintah untuk tidak membicarakan hal tersebut karena dana kampung ditransfer langsung ke rekening para kepala-kepala kampung.
“Yang bertanggung jawab pemerintah pusat, tanya dan jawab sendiri. Kami Bupati dan Walikota tidak bisa jawab karena masuk di rekening kepala kampung dan bendahara,” ungkapnya.
(Red)
